Si Mayor dari Cisarua Resmi Terpilih Jadi Hewan Kurban Presiden RI untuk di KBB

INILAHKORAN.ID – Seekor sapi jenis Simental berukuran raksasa milik warga Kampung Pasirkuning RT03/11, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) resmi terpilih menjadi salah satu hewan kurban yang disumbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. 

Sapi yang diberinama Si Mayor ini memiliki bobot mencapai 1,050 ton dengan tinggi 160 sentimeter dan berusia sekitar 3 tahun, serta lolos serangkaian seleksi ketat yang ditetapkan Sekretariat Presiden (Setpres), mulai dari standar ukuran, kesehatan, hingga bebas dari penyakit menular. 

Hewan ini nantinya bakal disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Pemilik sapi, Dede (48) mengaku bangga dan tak menyangka ternaknya terpilih di percobaan pertamanya mendaftar. Ia awalnya membeli hewan tersebut saat berusia dua tahun dari seorang peternak di Lembang, lalu merawatnya secara rutin layaknya ternak lainnya. 

Perawatan meliputi pemberian pakan hijauan dan konsentrat berkualitas, pemberian vitamin, hingga pengecekan kondisi harian. 

Sebelum ditetapkan sebagai pilihan utama, Si Mayor harus melewati uji laboratorium lengkap mencakup pemeriksaan darah, kotoran, hingga deteksi penyakit mulut dan kuku (PMK) serta penyakit kulit bercak (LSD), yang hasilnya dinyatakan sehat sempurna dan layak jadi kurban negara.

"Alhamdulillah, senang sekali. Proses tawar-menawar dengan pihak Setpres pun sudah selesai dan kita sepakat di harga Rp110 juta," kata Dede, Rabu (20/5/2026)

"Sapi ini rencananya baru akan dikirimkan pada H+2 Idul Adha nanti, dan tujuannya untuk masyarakat Bandung Barat, meski lokasi pastinya belum saya ketahui," sambungnya.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (Dispernakan) KBB, Wiwin Aprianti, menjelaskan bahwa sebelumnya ada tiga kandidat utama yang diajukan dari berbagai wilayah seperti Parongpong, Gununghalu, dan Cisarua. 

"Selain Si Mayor, ada satu ekor sapi lagi yang juga diperiksa secara mendalam bersama tim dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat," kata Wiwin.
 
Wiwin menegaskan peran pemerintah daerah hanya sebatas memverifikasi kesehatan dan mengajukan calon, sedangkan penentuan harga dan transaksi sepenuhnya menjadi kewenangan pihak Sekretariat Presiden dengan peternak. 

"Pemantauan kesehatan hewan juga dipastikan akan terus dilakukan hingga saat pengiriman agar kondisi tetap prima," pungkasnya. ***