Soal BIJB, Pemprov Harus Buat Langkah Berani

INILAH, Bandung-Ketua Pansus I DPRD Jawa Barat Ini Yod Mintaraga berharap Pemprov Jabar bekerjasama dengan pemerintah pusat demi mendorong kegiatan di  Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. 
Bandara yang dikelola BUMD PT BIJB dengan operator pengelola Angkasa Pura tersebut sampai saat ini belum menunjukan fungsinya sebagai Bandara Internasional.
"Pemprov harus berani membuat langkah-langkah berani dan lebih jauh lagi dengan pemerintah pusat terutama yang berkaitan dengan kebijakan penerbangan," ujar Yod belum lama ini.
Masukan tersebut sebagai salah satu poin bagian akhir dari laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Jawa barat akhir tahun anggaran 2018. Selain itu, pihaknya juga menyarankan agar Pemprov mendorong percepatan pembangunan Aerocity Kertajati. 
"Sehingga mampu menjadi pendukung pertumbuhan wilayah Timur Jawa Barat dan sekaligus meningkatkan fungsi itu sendiri," katanya. 
Pembangunan Tol Cisumdawu yang sampai saat ini masih lambat, dia sampaikan, harus pula mendapatkan perhatian serius. pihaknya mendorong agar segera tuntas. 
"Mendorong pemerintah pusat dapat menyelesaikannya dalam waktu satu tahun ke depan," katanya seraya mengatakan termasuk melakukan audit kinerja PT BIJB pun harus dilakukan oleh Auditor Independen terhadap pengelolaan BIJB. 
Diketahui, Pansus 1 DPRD memberi 54 rekomendasi kepada Pemprov Jabar. Keseluruhan rekomendasi Pansus I tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi kepada Gubernur Ridwan Kamil di Gedung DPRD Jabar,  jalan Diponegoro Kota Bandung,  Selasa (30/ 4/2019).
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membenarkan terdapat 54 rekomendasi Panitia Khusus I DPRD Jabar atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2018. LKPj TA 2018 merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara utuh sepanjang bulan Januari hingga Desember tahun 2018.
 Laporan tersebut berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD. LKPj gubernur merupakan amanat PP Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
Ridwan Kamil, katakan, semua rekomendasi pansus akan segera ditindaklanjuti, kekurangan yang ada akan diperbaiki, serta kinerja positif yang sudah terbukti akan ditingkatkan.   
Hanya saja, salah satu tantangan yang harus segera diselesaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Emil, adalah jalan Tol Cisumdawu yang saat ini masih belum. DPRD menaruh catatan salah satu faktor Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka belum maksimal beroperasi, karena disebabkan jalan tol penghubung Cileunyi – Sumedang – Dawuan tersebut belum selesai.
“Saya akan coba memaksimalkan dengan desain-desain pembangunan yang telah dibuat dan disusun,” kata Ridwan Kamil. (Rianto Nurdiansyah)