Soal Sekolah Fiktif, Plt Disdik KBB Bakal Lakukan Upaya ini
Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersama Komisi IV DPRD bakal segera melakukan mediasi dengan pihak panitia lokal terkait adanya sekolah fiktif yang mengatasnamakan SMP Negeri 4 Batujajar.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Ngamprah - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersama Komisi IV DPRD bakal segera melakukan mediasi dengan pihak panitia lokal terkait adanya sekolah fiktif yang mengatasnamakan SMP Negeri 4 Batujajar.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 57 siswa yang telah diterima di sekolah fiktif yang mengatasnamakan SMP Negeri 4 Batujajar diduga menjadi korban praktik penipuan yang dilakukan oleh oknum pegawai PPPK Kabupaten Bandung Barat berinisial I.
Hal ini menuai keprihatinan banyak pihak, termasuk Anggota Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeha. Menurutnya, peristiwa ini mencoreng dunia pendidikan dan tidak bisa dianggap sepele.
Tak cuma itu, politisi PKS KBB ini menyebut inisiatif sepihak yang dilakukan oknum tersebut sangat fatal lantaran melanggar prosedur pendirian sekolah negeri.
“Saya baru tahu soal rencana SMP Negeri 4 Batujajar ini. Intinya saya mau lihat dulu dokumen-dokumennya," kata Plt Kepala Dinas Pendidikan KBB, Dadang A. Sapardan, Jumat 19 September 2025.
"Kita akan diskusikan dengan duduk bareng agar masalah tersebut bisa selesai dengan baik tanpa saling menyalahkan,” ucapnya.
Dadang menegaskan, pihaknya siap memfasilitasi proses penyelesaian apabila seluruh persyaratan dan dokumen sudah lengkap sesuai aturan.
Selain kasus SMPN 4 Batujajar, dirinya mengaku harus menyelesaikan persoalan lain, yakni kekosongan ratusan kepala sekolah (kepsek) di tingkat SD dan SMP.
Menurutnya, perubahan regulasi terkait mekanisme pengangkatan kepsek membuat proses pengisian jabatan sempat terhambat.
“Saya sudah komunikasi dengan kepala bidang dan rencananya akan diskusi dengan seluruh kepsek. Intinya apa yang saya terima akan menjadi konsentrasi saya," tuturnya.
"Mudah-mudahan meski hanya beberapa bulan menjabat, ada progres nyata yang bisa diselesaikan,” jelasnya.
Dadang menambahkan, persoalan pendidikan di Bandung Barat merupakan tanggung jawab bersama.
"Oleh karena itu, solusi harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama para siswa," tandasnya.*** (agus satia negara)
Editor : Ahmad Sayuti

