Pengamat Keolahragaan Nilai KONI Jabar Aneh dan Langgar Aturan

INILAHKORAN, Bandung - Dua pengamat keolahragaan Jabar menyoroti hasil Rapat Kerja KONI Jabar 2021. Sorotan pertama datang dari Eka Santosa.

Mantan Ketua Umum KONI Jabar 2002-2006 itu menyoroti keinginan Ahmad Saefudin yang ingin menjabat sebagai Ketua Umum KONI Jabar selama tiga periode. Menurutnya, tidak sepantasnya hal itu dilakukan sebab para peserta notabene kumpulan orang-orang sportif.

"Ini adalah persekongkolan terhadap ketidaktaatan asas. Kita semua tahu, AD/ART KONI secara tegas menyebut, Ketua Umum KONI, baik di pusat, provinsi maupun kota kabupaten hanya bisa menjabat untuk dua kali masa jabatan. Pak Ahmad sudah dua periode, yaitu 2014-2018 dan 2018-2022, dan jangan diberi peluang maju lagi, karena akan jadi preseden buruk dunia olahraga Jabar," ujar Eka Santosa, Rabu 5 Januari 2021.

Baca Juga: KONI Jabar Gelar Rapat Kerja 2021, Ini Hasilnya

KONI Jabar diakuinya juga pernah melanggar aturan karena Ahmad Saefudin menjadi Ketua Umum itu dia memiliki jabatan struktural lantaran masih berstatus aktif sebagai anggota militer.

"Ia mendapat gaji dari dua institusi yang tak dibenarkan oleh undang-undang. Sayang waktu itu Pak Iswara cs tak menindaklanjuti kemenangan di Pengadilan Negeri yang menguatkan keputusan BAORI, dengan proses eksekusi. Karena waktu itu sudah jelas terjadi pelanggaran," tegas mantan Ketua DPRD Jabar ini.

Di sisi lain, Dadan Hendaya selaku pengamat olahraga menyoroti pengusulan nama Ahmad Saefudin sebagai Bapak Olahraga. Menurutnya hal itu terasa janggal.

"Oke lah Pak Ahmad turut berhasil membawa harum nama Jabar, karena membuat kita dua kali juara PON. Tapi yang berjibaku merebut emas adalah para atlet, pelatih dan terlebih, pengurus cabor. Bahkan Gubernur Jabar pun turut berjasa mengalokasikan anggaran yang cukup untuk atlet. Tapi tak sepantasnya gelar itu disematkan ke satu orang," kata Dadan Hendaya.

Baca Juga: KONI dan Askab PSSI Kabupaten Bogor Berduka Atas Tewasnya Pemain Muda Persikabo Raychan Adji

Mantan Kahumas KONI Jabar ini juga mengatakan, rekomendasi hasil Raker dirasa berat sebelah. "Mengapa suara 1-2 orang pro Pak Ahmad bisa muncul, sementara puluhan suara lainnya yang ingin KONI Jabar taat asas tak dikeluarkan sebagai rekomendasi," tanyanya.

Tidak hanya itu, Dadan Hendaya pun menyoroti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang direncanakan akan digelar pada pertengahan 2022. Menurutnya ini seakan memaksakan.

"Kita tahu APBD provinsi maupun kota kabupaten, tak ada satupun yang menganggarkan kegiatan itu di 2022. Namun bisa saja digelar di akhir tahun melalui APBD Perubahan. Setiap satu jabatan kepengurusan, menggelar satu kali Porprov. Mengapa ini yang dua kali kepengurusan memaksa menggelar tiga kali, yaitu 2014, 2018 dan rencana 2022? Biarlah itu ranah kepengurusan baru nanti hasil Musprov di akhir tahun ini," katanya.

Baca Juga: Hindari Masalah Hukum, KONI Jabar Perpanjang Kerjasama dengan Kejati Jabar

Dadan Hendaya mengimbau agar di masa bakti kepengurusan Ahmad Saefudin digunakan untuk menyiapkan jalan agar kepengurusan nanti bisa mempertahankan gelar juara di PON 2024 Medan. Di antaranya dengan proporsi yang besar bagi cabor dan atlet untuk ikut kejurnas dan kejuaraan masing-masing cabor. "Bukan malah menimbulkan kontroversi soal gelar Bapak Olahraga, wacana tiga periode, ataupun memaksakan Porprov," pungkas Dadan.

Seperti diketahui, Komisi Keorganisasian dan Keprestasian pada Raker mengeluarkan delapan butir rekomendasi, antara lain, akan menggelar Porprov di 2022, memberi penghargaan gelar Bapak Olahraga Jabar bagi Ahmad Saefudin, serta mengusulkannya untuk mengawal Jabar pada PON 2024, dan bahkan beberapa cabor mempertimbangkan agar Ahmad maju kembali sebagai Ketua Umum KONI Jabar. (Muhammad Ginanjar)