SPSI Desak BPJS Kelola Dana Cadangan Pesangon: Upaya Jaga Hak Pekerja
PEMERINTAH belum menunjuk lembaga yang bakal mengelola dana cadangan pensiun. Usulan penting datang dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Roy Jinto Ferianto mendesak pemerintah tunjuk BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola dana cadangan pesangon pekerja.
Usulan ini dinilai penting, untuk menjamin hak buruh tetap terpenuhi ketika perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), tutup, maupun dinyatakan pailit.
Roy Jinto mengatakan, keberadaan dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan instrumen perlindungan bagi pekerja.
Selama ini, persoalan pembayaran pesangon kerap muncul ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan hingga menghentikan operasional. Akibatnya, buruh berisiko kehilangan hak pesangon meskipun telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Sebab itu, kewajiban perusahaan menyisihkan dana cadangan pesangon setiap bulan dinilai dapat memberikan kepastian ketersediaan dana ketika terjadi PHK. Dana tersebut nantinya dikelola lembaga yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh pemerintah.
"Kami berpandangan dan mendukung agar dana cadangan pesangon tersebut dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan," kata Roy dalam keterangannya, Selasa (17/11).
Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan memiliki pengalaman panjang dalam mengelola dana perlindungan pekerja.
Selama ini, lembaga tersebut telah menyelenggarakan berbagai program jaminan sosial ketenagakerjaan, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Pengalaman tersebut, lanjut Roy, telah terbangun sejak lembaga penyelenggara jaminan ketenagakerjaan masih bernama Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) pada 1977.
Selain rekam jejak pengelolaan program jaminan sosial, keterlibatan unsur serikat pekerja dan pengusaha dalam Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi alasan dukungan tersebut.
Keberadaan unsur pekerja dan pemberi kerja dalam pengawasan dinilai penting untuk memastikan pengelolaan dana berjalan transparan dan akuntabel. Terlebih, dana cadangan pesangon merupakan hak pekerja yang harus dijaga keberadaan dan pemanfaatannya.
Roy menilai, lembaga lain belum memiliki pengalaman yang sama dalam mengelola program jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan dianggap memiliki rekam jejak yang relevan untuk menjalankan mandat tersebut.
"BPJS Ketenagakerjaan sangat memenuhi syarat dan berpengalaman dalam mengelola dana buruh. Di sana juga terdapat Dewan Pengawas dari unsur serikat pekerja atau serikat buruh serta unsur pemberi kerja atau pengusaha," ujarnya.
Atas dasar itu, FSP TSK SPSI meminta pemerintah menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola dana cadangan pesangon. Langkah tersebut diharapkan menjadi jaminan tambahan, agar pekerja tidak kehilangan hak pesangon akibat kondisi perusahaan yang tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya.
Aturan Dimatangkan Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah masih mempersiapkan peraturan turunan terkait dana cadangan pensiun, sebagaimana aturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
“Sampai saat ini terkait dengan dana cadangan pesangon seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2026, sesuai pasal yang tertulis di situ, dan detilnya harus dibuat peraturan turunan, dan kita belum sampai ke sana,” kata Menaker.
Ia menegaskan informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan informasi yang tidak benar.
“Jadi sekali lagi, saya sampaikan tidak benar, bahwa ada terkait dengan informasi harus disetor ke mana, peraturan turunannya sedang disiapkan, jadi tunggu saja,” ujar Yassierli. (bsf)
Editor : Inilahkoran

