Buruh Jabar Tuntut UMP Rp4,1 Juta
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bandung - Upah bukan sekadar angka yang tercantum dalam keputusan gubernur. Bagi buruh, nominal tersebut menentukan kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari pangan, tempat tinggal, hingga pendidikan keluarga.
Karena itu, kalangan buruh Jawa Barat mendesak Gubernur Dedi Mulyadi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4,1 juta. Angka tersebut dinilai dapat mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja di Jawa Barat.
Tuntutan itu disuarakan melalui aksi pengawalan rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (18/11). Aksi tersebut menjadi bagian dari upaya buruh mengawal proses pembahasan rekomendasi UMP sebelum diserahkan kepada gubernur.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat, Dadan Sudiana, mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk memastikan aspirasi pekerja menjadi pertimbangan dalam pembahasan besaran upah minimum.
"Hari ini kita aksi pengawalan sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat. Hari ini Dewan Pengupahan melaksanakan rapat pleno untuk penetapan upah minimum provinsi di Jawa Barat," kata Dadan.
Menurutnya, penetapan upah minimum tidak boleh hanya berpatokan pada pertimbangan administratif. Kebutuhan hidup pekerja harus menjadi perhatian utama agar upah yang diterima mampu menopang kehidupan sehari-hari.
Karena itu, buruh mengajukan angka Rp4,1 juta sebagai batas yang diharapkan dapat mengakomodasi standar KHL di Jawa Barat.
Aksi tersebut melibatkan gabungan sejumlah organisasi pekerja, di antaranya KSPI, KSB, FSPMI, SPM, FSPKEP KSPI Jawa Barat, serta beberapa serikat pekerja dari sektor industri. Perwakilan buruh datang dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Namun, perhatian buruh tidak hanya tertuju pada besaran UMP 2027. Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) juga menjadi sorotan.
Mereka meminta Gubernur Dedi Mulyadi lebih cermat agar polemik penetapan upah sektoral yang sebelumnya berujung gugatan hukum tidak kembali terulang.
Dadan mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat yang telah menerbitkan surat keputusan baru untuk mencabut keputusan sebelumnya terkait UMSK setelah adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Kita berharap ke depan Gubernur juga tidak lagi mengulangi kesalahan ketika menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota di Jawa Barat. Kita berterima kasih karena putusan PTUN sudah dilaksanakan dan Gubernur mengeluarkan SK baru yang mencabut SK lama," ujarnya.
Meski demikian, pengawalan buruh belum akan berakhir setelah rapat pleno Dewan Pengupahan. Mereka berencana terus mengawasi proses hingga gubernur menetapkan besaran UMP dan UMSK Jawa Barat.
Pasalnya, rekomendasi Dewan Pengupahan merupakan salah satu tahapan penting sebelum keputusan akhir ditetapkan gubernur. Berdasarkan jadwal yang disampaikan Dadan, penetapan upah tersebut paling lambat dilakukan pada 21 November 2026.
"Kita akan terus mengawal dengan aksi-aksi agar Gubernur nanti menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral di Jawa Barat sesuai dengan kebutuhan hidup layak di Jawa Barat," tegasnya.
Batas Akhir
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar semua kepala daerah mengawal proses penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 menjelang batas akhir pada 21 November mendatang.
Dia mengatakan pemerintah pusat telah menetapkan tahapan dan batas waktu penetapan upah minimum melalui pembahasan bersama Menteri Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, serikat buruh, serta pengusaha.
"Untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 (November) sudah diselesaikan," kata Tito di Balai Kota.
Tito meminta kepala daerah, khususnya gubernur, menginstruksikan dinas tenaga kerja di wilayah masing-masing untuk segera berkomunikasi dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan kalangan pengusaha, seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Menurut dia, komunikasi dan mediasi perlu dilakukan agar penetapan upah minimum menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima berbagai pihak.
"Saya kemarin menganjurkan untuk menuju tanggal 21 itu, (pemerintah) provinsi, ya ditugaskanlah kepala dinas tenaga kerja, segera komunikasi dengan Dewan Pengupahan, buruh, dan Kadin, Apindo di daerahnya sehingga bisa bertemu solusi yang terbaik untuk tiap daerah," ungkap Tito.
Sementara itu, penetapan upah minimum untuk tingkat kabupaten/kota diberikan tenggat waktu hingga 26 November 2026.
Tito menyebut jika pemerintah kabupaten/kota tidak mampu memutuskan penetapan UMP sebelum batas waktu, pemerintah provinsi dapat mengambil alih proses penetapan tersebut.
"Kalau nanti ada kabupaten/kota yang tidak mampu menyelesaikan, dapat diambil alih oleh provinsi untuk menyelesaikannya," jelas Tito.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan para gubernur, bupati, walikota, hingga kepala dinas terkait penetapan upah minimum tahun depan.
“Surat edaran juga sudah kami sampaikan kemarin, berisikan data-data terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan,” ujar dia.
Menurut Menaker, itu merupakan panduan-panduan yang digunakan untuk penentuan upah minimum sektoral dan panduan terkait dengan estimasi besaran kebutuhan hidup layak (KHL).
Menaker mengatakan penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Menurut dia, penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Adapun formulanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 hingga 1,0.
Untuk mendukung akurasi penghitungan, Kemnaker tengah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Komponen KHL ini mencakup empat aspek, yakni pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. (yuliantono/gin)
Editor : Inilahkoran

