Mencari Terang di Balik Gelar
TRANSPARANSI ijazah wakil rakyat kembali menjadi sorotan. Fraksi Golkar pun membeberkan latar belakang pendidikan anggotanya.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
Desakan masyarakat agar ijazah seluruh anggota DPR RI dibuka dan diverifikasi kembali menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang tengah mengemuka. Petisi yang meminta transparansi latar belakang pendidikan para legislator itu mendapat respons dari Fraksi Partai Golkar DPR RI.
Golkar menilai, keterbukaan informasi mengenai pendidikan anggota legislatif sebenarnya telah dimulai sejak tahapan pencalonan. Sebelum ditetapkan sebagai anggota dewan, setiap calon legislator wajib menyerahkan dokumen persyaratan administrasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk bukti pendidikan terakhir.
Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Daniel Mutaqien Syafiuddin mengatakan, tuntutan masyarakat tersebut merupakan bagian dari kontrol publik terhadap lembaga legislatif. Menurutnya, informasi mengenai latar belakang pendidikan calon anggota DPR pada dasarnya telah tersedia melalui mekanisme pencalonan di KPU.
"Sebenarnya kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR di KPU itu sifatnya terbuka. Data-data mengenai calon legislatif sebelum ditetapkan menjadi anggota dewan sudah diserahkan dan tercatat lengkap di KPU, sehingga masyarakat dapat menelusurinya sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Daniel dalam keterangannya, Rabu (18/11).
Daniel menjelaskan, persyaratan pendidikan calon anggota DPR RI telah diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.
Dalam aturan tersebut, calon anggota DPR minimal harus menyelesaikan pendidikan SMA, Madrasah Aliyah (MA), SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau pendidikan lain yang sederajat.
Selain pendidikan, bakal calon legislator juga harus memenuhi sejumlah persyaratan lain. Di antaranya berusia minimal 21 tahun, berdomisili di wilayah Indonesia, mampu berbahasa Indonesia, serta menjadi anggota partai politik peserta pemilu.
Seluruh dokumen persyaratan itu menjadi bagian dari proses verifikasi administrasi KPU sebelum penetapan calon terpilih.
Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap transparansi pendidikan pejabat publik, Fraksi Golkar turut membeberkan komposisi latar belakang pendidikan anggotanya di DPR RI.
Dari total 102 kursi yang dimiliki, sebanyak 99 anggota telah terdata berdasarkan jenjang pendidikan. Sementara tiga kursi lainnya masih dalam proses Pergantian Antarwaktu (PAW).
Data tersebut menunjukkan, mayoritas anggota Fraksi Golkar memiliki latar belakang pendidikan magister atau S2, yakni sebanyak 37 orang.
Kemudian, 25 anggota tercatat bergelar doktor atau S3, sedangkan 32 lainnya merupakan lulusan sarjana atau S1. Adapun anggota dengan pendidikan diploma berjumlah dua orang dan lulusan SMA atau sederajat sebanyak tiga orang. (yuliantono/gin)
Editor : Inilahkoran

