Angkut ODGJ Terkendala Kapasitas Panti

Angkut ODGJ Terkendala Kapasitas Panti
ANGKUT ODGJ: Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Jawa Barat, Iis Rostiasih saat menerangkan fitur Angkut ODGJ.(INILAH/YULIANTONO)

INILAH, Bandung - Sebanyak 38 laporan masyarakat masuk melalui fitur Angkut ODGJ dalam aplikasi Sapawarga. Inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini diharapkan mampu memutus praktik saling memindahkan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) antardaerah tanpa kepastian penanganan.

Namun, di balik kemudahan pelaporan melalui telepon genggam, terdapat persoalan yang lebih besar. Penanganan ODGJ tidak berhenti pada penjemputan, melainkan membutuhkan proses panjang mulai dari pemeriksaan medis, perawatan, rehabilitasi sosial, hingga kemungkinan reunifikasi dengan keluarga.

Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Barat mencatat, dari 38 laporan yang masuk melalui fitur Angkut ODGJ, baru 10 laporan yang telah diverifikasi. Sementara 28 laporan lainnya masih dalam proses penanganan dan pemeriksaan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Jabar, Iis Rostiasih mengatakan, tindak lanjut laporan tersebut melibatkan Dinsos dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar. Sebab, ODGJ tidak bisa begitu saja dibawa ke panti sosial tanpa melalui pemeriksaan dan penanganan medis.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Kadiskominfo Jabar (Adi Komar). Sebenarnya leading sector aplikasinya di Diskominfo. Hanya saja untuk implementasi, verifikasi dan sebagainya, kami bersama Dinkes, khususnya Dinkes dan Dinsos," kata Iis saat ditemui INILAH di Kantor Dinsos Jabar, Cimahi, Rabu (18/11). 

Setiap laporan yang masuk harus dilengkapi informasi pendukung, mulai dari foto ODGJ hingga identitas dan data keluarga apabila tersedia. Informasi keluarga menjadi penting untuk memudahkan proses reunifikasi setelah pasien menjalani perawatan dan rehabilitasi.

Bagi ODGJ tanpa identitas atau keluarga yang dikenal sebagai Mr. X, dokumentasi foto tetap diperlukan sebagai dasar pendataan dan penelusuran asal-usul.

Iis menjelaskan, proses penanganan dimulai dengan pemeriksaan kesehatan oleh Dinkes kabupaten/kota. Apabila membutuhkan perawatan medis, pasien akan diarahkan ke fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Penanganan pun tidak harus selalu dilakukan di rumah sakit jiwa. Klinik yang memiliki poli jiwa juga dapat memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan sesuai kebutuhan pasien.

"Jadi prosesnya ditemukan, ODGJ dirawat dulu. Setelah perawatan, kemudian rehabilitasinya ke kami. Baru nanti di kami diverifikasi untuk direhabilitasi di mana ditempatkan," tuturnya.

Setelah kondisi pasien membaik, Dinkes akan berkoordinasi dengan Dinsos untuk menjalani proses rehabilitasi sosial. Namun, tahapan ini tidak selalu berjalan mulus. Keterbatasan daya tampung panti milik Pemprov Jabar membuat sejumlah calon penerima layanan harus masuk daftar tunggu.

"Di kami masih waiting list. Jadi yang sudah diverifikasi langsung kami masukkan ke waiting list," ujarnya.

Selama belum tersedia tempat, Dinsos Jabar akan berkoordinasi dengan Dinsos kabupaten/kota untuk menampung sementara pasien yang membutuhkan rehabilitasi. Sementara bagi ODGJ tanpa identitas yang diketahui berasal dari provinsi lain, pemerintah akan mengupayakan pemulangan melalui koordinasi antardaerah.

Iis mencontohkan, pihaknya pernah memulangkan seorang Mr. X yang diketahui berasal dari Jawa Timur. Penanganan selanjutnya diserahkan kepada Dinsos Jawa Timur sebagai daerah yang berkewajiban memberikan pelayanan sosial kepada warga tersebut. (yuliantono/gin)


Editor : Inilahkoran