Sri Mulyani Ungkap Rp1,3 Triliun RAPBN 2026 untuk Bantuan Rakyat

INILAHKORAN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan dana Rp1.376,9 triliun dalam Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 untuk berbagai program bantuan langsung yang manfaatnya dirasakan rakyat.

“Pemerintah daerah sering menyampaikan butuh dukungan untuk membantu masyarakat. Tapi faktanya, masyarakat banyak yang justru menerima bantuan langsung dari pemerintah pusat, dengan nilai mencapai Rp1.376,9 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8).

Rincian Program Bantuan

Dana triliunan rupiah tersebut akan disalurkan ke sejumlah program sosial, antara lain:

• Program Keluarga Harapan (PKH): Rp28,7 triliun

• Program Indonesia Pintar/KIP Kuliah & beasiswa: Rp88,6 triliun

• Kartu Sembako: Rp43,8 triliun

• Iuran JKN: Rp69 triliun

• Renovasi dan revitalisasi sekolah: Rp22,5 triliun

  Baca Juga :

  * Sama-sama Lulusan UI, Menkeu Suahasil Dinilai Punya Karakter Mirip Sri Mulyani
  * Menkeu Purbaya Tegur Putranya usai Singgung Sri Mulyani, Sebut Masih Anak Kecil
  * Ngaku Bicara ‘Seperti Koboi’, Menkeu Purbaya Klarifikasi dan Janji Lebih Hati-Hati
  

• Layanan kesehatan gratis & penanggulangan TBC: Rp7,3 triliun

Selain itu, dana besar juga digelontorkan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti:

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp335 triliun

• Sekolah Rakyat & Sekolah Unggul Garuda: Rp27,9 triliun

• Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Rp83 triliun

Tak hanya itu, RAPBN 2026 juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi energi & kompensasi (Rp381,3 triliun), subsidi non-energi (Rp108,8 triliun), serta tunjangan profesi guru dan dosen non-PNS (Rp63,5 triliun).

Infrastruktur hingga Ketahanan Pangan

Dana bantuan langsung ini juga mencakup pembangunan jalan dan jembatan (Rp24,9 triliun), program perumahan (Rp48,7 triliun), bendungan dan irigasi (Rp12 triliun), lumbung pangan (Rp22,4 triliun), Bulog & cadangan pangan (Rp28,5 triliun), hingga program kampung nelayan dan pergaraman nasional (Rp6,6 triliun).

“Ini semua dinikmati langsung oleh masyarakat di daerah, walaupun berasal dari belanja pusat. Jadi APBN memang cukup besar porsinya yang dijalankan pemerintah pusat untuk masyarakat di daerah,” jelas Sri Mulyani.

Porsi Belanja Pusat Vs Daerah

Secara keseluruhan, belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp3.136,5 triliun, dengan rincian:

• Kementerian/Lembaga (K/L): Rp1.498,3 triliun (naik dari pagu indikatif Rp1.167,8 triliun)

• Non-K/L: Rp1.638,2 triliun

• Transfer ke Daerah (TKD): Rp650 triliun