Survei SMRC Guncang Gerindra, Muradi: Elektabilitas Dedi Mulyadi Bisa Jadi Ancaman

INILAHKORAN.ID - Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menempatkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di puncak bursa calon presiden mulai memunculkan dinamika baru di tubuh Partai Gerindra. 

Jarak elektabilitas yang terpaut jauh dari Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi sinyal penting yang tidak bisa diabaikan.

Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi menilai, fenomena melonjaknya elektabilitas Dedi Mulyadi merupakan buah dari kemampuan membangun kedekatan emosional dengan masyarakat, sekaligus menghadirkan komunikasi politik yang dianggap lebih relevan dengan kebutuhan publik saat ini.

Dalam survei SMRC, Dedi Mulyadi memperoleh dukungan sebesar 35 persen, sedangkan Prabowo Subianto berada di angka 14,5 persen.

Menurut Muradi, salah satu faktor yang membuat Dedi unggul adalah kemampuannya memadukan pendekatan populis dengan argumentasi yang rasional. Karakter tersebut dinilai berbeda dengan gaya politik nasional yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

"Itu yang tidak dibaca oleh Pak Prabowo selama dua tahun terakhir. Kan dia berkesan sangat elitis, sangat berjarak kalau saya lihat. Nah itu yang saya kira KDM (Dedi Mulyadi) punya persepsi agak berbeda dengan yang ada saat ini," ujar Muradi, Kamis (30/7/2026).

Muradi mengatakan, Dedi tidak hanya hadir sebagai figur yang dekat dengan masyarakat, tetapi juga berani berhadapan langsung dengan kritik publik dan memberikan penjelasan secara terbuka.

"KDM kalau salah dia bisa berargumentasi, bisa berdebat dengan publik. Itu yang tidak pernah dilakukan oleh Pak Jokowi. Hari ini dia menjadi sosok yang lain, tetap populis tapi populisnya kemudian bisa rasional," ucapnya.

Efek Politik Nasional Untungkan Dedi

Sisi lain, Muradi melihat penurunan daya tarik politik Prabowo tidak bisa dilepaskan dari persepsi publik terhadap kepemimpinannya yang dinilai semakin berjarak dengan masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, diperkuat oleh sejumlah kebijakan pemerintah yang memicu kritik dari berbagai kelompok.

"Pak Prabowo kan elitis, cenderung punya kedekatan yang berjarak dengan masyarakat. Dia juga berjarak dengan para pembantunya dan sebagainya. Jadi satu hal yang saya kira tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya memang posisi KDM diuntungkan dengan situasi politik hari ini. Dia kemudian menjadi alternatif di luar yang lainnya," ucapnya.

Muradi menilai, munculnya Dedi sebagai figur alternatif di tengah situasi politik nasional menjadi tantangan tersendiri bagi Gerindra. Partai tersebut, kata dia, harus segera menentukan arah politik kader potensialnya sebelum dimanfaatkan kekuatan politik lain.

"Opsi pertama, Gerindra bisa mengompilasi, jadi dia menjadi salah satu yang dijaga supaya tidak dibajak partai lain. Tapi artinya kan masih ada opsi, kalau tetap dengan Gerindra berarti memungkinkan beliau nomor dua (Cawapres) kalau Pak Prabowo masih maju," katanya.

Potensi "Lompat Pagar" Jadi Ancaman

Muradi melanjutkan, kepastian sikap Gerindra terhadap pencalonan Prabowo pada Pilpres mendatang akan sangat menentukan masa depan politik Dedi Mulyadi. Ketidakjelasan arah partai, berpotensi membuka ruang bagi Dedi untuk mencari dukungan dari partai lain.

"Kalau misalkan maju kembali, maka buat Dedi Mulyadi peluang dia untuk 'lompat pagar' itu besar ketimbang yang lainnya. Jadi ini perlu dilihat secara komprehensif. Kalau misalkan katakanlah ada sinyal Pak Prabowo sakit dan tidak bisa maju berikutnya, ya harus disampaikan di internal supaya tidak ada pembelahan kader," ujarnya.

Maka dari itu, Muradi mengingatkan Dedi agar tetap menjaga komunikasi dengan elite Gerindra guna menghindari gesekan politik di internal partai.

"Cara menjaga agar tetap on the track adalah dengan membangun komunikasi serius dengan internal Gerindra. Pilihannya cuma dua: dicalonkan atau tidak. Kalau tidak, ya dari sekarang sudah berpikir menggunakan kendaraan politik baru," tuturnya.

Gerindra Hadapi Pertaruhan Besar

Muradi bahkan memprediksi situasi yang lebih kompleks, apabila Gerindra tetap memaksakan Prabowo maju kembali, sementara Dedi mendapat tiket pencalonan dari partai lain.

"Saya memprediksi, katakanlah Gerindra tetap mencalonkan Pak Prabowo, sementara KDM dicalonkan partai lain (Golkar, Nasdem, atau PDIP). Kalau KDM yang menang dan Pak Prabowo kalah telak maka itu akan men-downgrade semua yang sudah dibangun Pak Prabowo selama ini. Jadi itu sebuah pertaruhan," ungkapnya.

Dalam pandangannya, Dedi kini layak disebut sebagai kuda hitam dalam persaingan politik nasional. Namun, jalan menuju panggung nasional tidak sepenuhnya mulus. Ia mengingatkan adanya hambatan psikologis-politik yang selama ini kerap dialami tokoh-tokoh asal Jawa Barat saat memasuki arena politik nasional.

"Sindrom di mana tokoh Sunda begitu ke Ibu Kota seringkali hasilnya 'zonk'. Kita punya Ridwan Kamil, dulu ada Ceu Popong, Eka Santosa. Saya khawatir ada sindrom itu," ujarnya.

Meski demikian, Muradi menilai Dedi memiliki modal pengalaman politik yang relatif lengkap, mulai dari anggota DPRD Purwakarta, Bupati Purwakarta, anggota DPR RI hingga kini menjabat Gubernur Jawa Barat.

"Kita uji saja setahun dua tahun ini. Kalau dua hal itu berhasil (mematahkan mitos dan mengelola isu nasional), dia punya potensi besar untuk menang," tandasnya.