Suryadi Suryadarma Berpeluang Jadi Pahlawan Nasional 2026, TP2GD Jabar Kawal 3 Tokoh

INILAHKORAN.ID - Peluang Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma memperoleh gelar pahlawan nasional pada 2026 mulai terbuka. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Jawa Barat kembali mengawal sejumlah nama yang telah lolos proses pengkajian di tingkat pusat.

Upaya tersebut dilakukan dengan melanjutkan pengusulan calon yang sebelumnya telah memenuhi persyaratan di Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Tahun ini, TP2GD Jabar memastikan tidak mengajukan nama baru.

Ketua Bidang Pengusulan dan Persyaratan TP2GD Jawa Barat Agus Salide mengatakan, fokus pengusulan masih tertuju pada sejumlah tokoh yang telah memasuki tahapan penilaian di tingkat pusat.

“Tidak ada yang baru, kami mengusulkan kembali beberapa CPN (calon pahlawan nasional) yang sudah lolos di tahap TP2GP,” ujar Agus, Rabu (4/11/2026).

Dari sejumlah nama tersebut, Marsekal Suryadi Suryadarma disebut memiliki peluang untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Informasi tersebut diterima Agus dari Ketua TP2GD Jabar.

Suryadi Suryadarma merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah pertahanan Indonesia. Ia tercatat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) pertama Republik Indonesia yang memimpin TNI AU pada periode 1946-1962.

Selain Suryadi Suryadarma, TP2GD Jabar juga kembali memperjuangkan KH Abbas Abdul Jamil dari Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon, serta KH Soleh Iskandar.

Ketiga tokoh tersebut sebelumnya telah masuk dalam proses pengkajian Dewan Gelar, tetapi belum memperoleh anugerah Pahlawan Nasional pada 2025.

Tiga Tokoh Jabar Masih dalam Daftar Pengusulan

Pada tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto menetapkan sepuluh tokoh dari berbagai daerah sebagai Pahlawan Nasional. Jawa Barat mendapat tambahan satu tokoh, yakni Prof. Mochtar Kusumaatmadja, yang pengusulannya telah diperjuangkan TP2GD Jabar sejak 2022.

Ketua TP2GD Jabar Prof. Reiza D. Dienaputra sebelumnya menjelaskan, tiga calon yang belum ditetapkan masih berada dalam daftar tunggu. Pihaknya masih menantikan perkembangan dari Dewan Gelar, termasuk kemungkinan pembaruan data maupun pemenuhan dokumen tambahan.

Belum adanya kepastian penetapan tersebut turut menjadi perhatian DPRD Jawa Barat. Kalangan legislatif meminta Pemprov Jabar tidak hanya menunggu perkembangan dari pemerintah pusat, tetapi juga lebih proaktif mengawal proses pengusulan, terutama bagi KH Abbas Abdul Jamil.

Anggota DPRD Jabar M. Sidkon Djampi beberapa waktu lalu secara khusus mendesak pemerintah provinsi meningkatkan komunikasi dengan pemerintah pusat agar pengusulan tokoh Pesantren Buntet tersebut tidak terus tertunda.

Desakan itu disampaikan Sidkon melalui interupsi dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar, Senin (26/10/2026). Ia menilai, perjuangan untuk memberikan pengakuan nasional kepada KH Abbas Abdul Jamil telah berlangsung cukup lama. Rekomendasi Pemprov Jabar melalui Kementerian Sosial disebut telah disampaikan sejak tiga tahun lalu.

“Saya mengusulkan, saya meminta, dan saya menegaskan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar melakukan upaya-upaya maksimal untuk usulan pahlawan nasional terhadap Kiai Haji Abbas Abdul Jamil dari Buntet Pesantren,” ujar Sidkon.

Sidkon menegaskan, diperlukan langkah lebih konkret dari Pemprov Jabar agar proses pengusulan tidak terus berjalan tanpa kejelasan. Intensitas komunikasi dengan pemerintah pusat dinilai menjadi salah satu upaya penting untuk mempercepat keputusan atas pengajuan tersebut.

Aspirasi itu mendapat respons dari pimpinan DPRD Jabar. Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara memastikan pihaknya akan ikut mengawal melalui penyampaian surat resmi kepada pihak terkait.

“Terima kasih Pak Sidkon. Sudah didengar langsung oleh Bapak Wakil Gubernur dan Insya Allah kami pimpinan juga akan berkirim surat,” kata Iswara.

Menurut Iswara, DPRD Jabar memandang perlu adanya tindak lanjut mengingat proses pengusulan KH Abbas Abdul Jamil telah berlangsung selama beberapa tahun. Koordinasi antara DPRD, Pemprov Jabar, dan pemerintah pusat diharapkan semakin intensif agar pengajuan tersebut segera memperoleh kepastian.

Dengan kembali dikawalnya tiga nama dari Jawa Barat, TP2GD berharap pengakuan negara terhadap jasa para tokoh tersebut tidak berhenti pada proses pengusulan, tetapi berlanjut hingga penetapan gelar Pahlawan Nasional.