Tadarus Demokrasi, LS Vinus Khawatir Kembalinya Rezim Orde Baru

Dinamika politik yang terjadi ke arah kembalinya  Rezim Orde Baru menjadi alasan Lembaga Study Visi Nusantara (LS Vinus) mengadakan diskusi bertemakan Tadarus Demokrasi.

Tadarus Demokrasi, LS Vinus Khawatir Kembalinya Rezim Orde Baru
Dinamika politik yang terjadi ke arah kembalinya  Rezim Orde Baru menjadi alasan Lembaga Study Visi Nusantara (LS-Vinus) mengadakan diskusi bertemakan Tadarus Demokrasi.

INILAHKORAN, Bogor- Dinamika politik yang terjadi ke arah kembalinya  Rezim Orde Baru menjadi alasan Lembaga Study Visi Nusantara (LS-Vinus) mengadakan diskusi bertemakan Tadarus Demokrasi.

Founder Lembaga Study Visi Nusantara Maju Yusfitriadi pun megundang para aktivis, Jeirry Sumampow (tePI Indonesia), Ray Rangkuti (Lima Indonesia), Arif Susanto (Exposit Strategic)  Jojo Rohi (KIPP Indomesia), Rafih Sri Wulandari (Akademisi Universitas Langlang Buana Bandung) dan lainnya agar diskusi berlangsung menarik.

"Ada indikasi atau kekhawatiran akan potensi kembalinya Rezim Orde Baru di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seperti Retret kepala daerah yang militeristik, pejabat publik diisi militer, revisi Undang-Undang TNI dan loncatnya pangkat militer Teddy Indra Wijaya dalam waktu yang singkat," kata Yusfitriadi kepada wartawan, Kamis, 26 Maret 2025.

Selain itu, sambung Yusfitriadi. Juga ada kekhawatiran Presiden Prabowo Subianto berada dibawah bayang-bayang Presiden sebelumnya yaitu Joko Widodo.

"Kami tentunya khawatir, kepemimpinan Prabowo Subianto tidak punya kedaulatan karena berada dibawah bayang-bayang Joko Widodo," sambungnya.

Para aktivis juga melihat adanya petinggi Danantara yang mantan koruptor dan empat orang asing hingga membuat kekhawatiran, ditambah lagi ada kabar Danantara tidak bisa diaudit.

"Sangat beresiko kalau sebuah lembaga tidak bisa diaudit, apalagi lembaga tersebut diberikan anggaran yang sangat besar," tutur Kang Yus sapaan akrabnya.

Ia juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis yang membuat anggaran pemerintah ngos-ngosan dan diobrak-abriknya hukum, hingga masyarakat ragu akan objektivitas hukum.

"Masyarakat sipil harus ambil sikap, kalau mengkristal untuk berdaya. Maka kita bisa menyelamatkan demokrasi di negeri ini dari kemunduran dan ancaman-ancamannya," tukasnya.***


Editor : Bsafaat