Tahun Depan, DPRD Dorong Pembangunan Infrastruktur Digital Jadi Prioritas

INILAHKORAN.ID – Keterbatasan kapasitas server milik Pemerintah Kabupaten Cirebon menjadi sorotan dewan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pengelolaan data pemerintahan hingga pelayanan publik yang kini semakin bergantung pada sistem digital.

Isu tersebut mengemuka dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 antara Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Dalam pembahasan itu, penguatan infrastruktur teknologi informasi diusulkan menjadi salah satu program prioritas. Demikian dikatakab Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati, Minggu (19/7/2026).

Menurutnya, kapasitas server yang dimiliki Pemkab Cirebon saat ini sudah tidak lagi sebanding dengan kebutuhan penyimpanan data pemerintahan yang terus meningkat.

"Kapasitas server yang ada masih terbatas. Karena itu kami mendukung penambahan server agar pengelolaan data pemerintah lebih optimal, aman, dan mampu mendukung pelayanan publik," kata Rohayati.

Selain penambahan server, Diskominfo juga mengusulkan peningkatan kapasitas bandwidth, pengadaan perangkat jaringan, serta pengembangan jaringan fiber optik sebagai bagian dari rencana penguatan infrastruktur digital pada tahun anggaran 2027.

Rohayati menyebutkan, infrastruktur digital saat ini bukan lagi sekadar kebutuhan teknis, melainkan fondasi utama dalam mendukung pelayanan pemerintahan yang cepat, akurat, dan terintegrasi.

"infrastruktur digital sekarang menjadi penopang utama pelayanan pemerintahan. Karena itu penguatannya harus menjadi prioritas," ujarnya.

Dia mengakui, Komisi I DPRD juga mendorong agar seluruh aplikasi yang digunakan perangkat daerah diintegrasikan dalam satu sistem yang dikelola oleh Diskominfo.  Langkah tersebut penting untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat keamanan data.

"Kami ingin seluruh aplikasi perangkat daerah terintegrasi dalam satu sistem yang dikelola Diskominfo agar tidak berjalan sendiri-sendiri," tegasnya.

Dia menambahkan, integrasi sistem akan memberikan dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kalau sistemnya terintegrasi, tata kelola pemerintahan akan lebih baik, keamanan data lebih terjamin, dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif serta efisien," Imbuhnya

Dia menegaskan, usulan penambahan server, penguatan jaringan, serta integrasi aplikasi tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. DPRD berharap kebutuhan infrastruktur digital mendapat prioritas agar transformasi pelayanan publik di Kabupaten Cirebon dapat berjalan optimal.

"Kami berharap penguatan infrastruktur digital menjadi prioritas dalam KUA-PPAS 2027 agar pelayanan publik di Kabupaten Cirebon semakin optimal." pungkasnya.