Tampil Paripurna di Gasibu, Dedi Mulyadi Beri Bonus Rp150 Juta Bagi Paskibraka

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur jawa barat Dedi Mulyadi mengapresiasi penampilan pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) yang tampil baik, dalam upacara peringatan kemerdekaan Indonesia ke 80 di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Minggu 17 Agustus 2025.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemprov Jabar kata dia, akan memberikan bonus total Rp150 juta bagi Paskibraka yang telah menjalankan tugasnya di Gasibu.

"Para pejuang kemerdekaan, keluarga besar purna Paskibraka, serta orang tua dari para pengibar bendera pusaka yang telah menuntaskan tugasnya dengan baik. Sebagai bentuk apresiasi, saya memberikan bonus sebesar Rp150 juta untuk seluruh pasukan pengibar bendera pusaka," ujar Dedi dalam pidatonya.

Lebih lanjut dia mengatakan, momen peringatan kemerdekaan Indonesia ke 80 ini dapat menjadi refleksi bersama dalam memaknai kemerdekaan.

"Pagi ini kita bersama-sama melakukan renungan dan evaluasi diri, dengan memahami hikmah yang mendalam tentang makna kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini memasuki usia ke 80," ucapnya.

Dimana kata dia, kemerdekaan ini mencakup empat komponen. Antaranya, terbebas dalam hak kepemilikan tanah, terbebas untuk menikmati udara bersih setiap hari, terbebas untuk menikmati sinar matahari.

"Terbebas untuk menikmati air sebagai kekayaan alam, yang bisa digunakan semua orang tanpa biaya tinggi," ucapnya.

Empat komponen ini sambung dia, merupakan bagian dalam pemikiran pendiri bangsa, Soekarno, Muhammad Hatta, Sutan Sjahrir dan pejuang lainnya.

"Mereka mencita-citakan bangsa yang mampu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan berperan aktif dalam ketertiban dunia berdasarkan keadilan sosial," kata dia.

Sebab itu, pondasi ini harus diwujudkan dan Pemprov Jabar hingga pemerintahan tingkat RW harus bisa memastikan masyarakat mendapatkan hak dasarnya.

"Air bersih, udara segar dan pendidikan yang layak. Pendidikan adalah hak setiap warga, mulai dari dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen mengembalikan anggaran untuk kepentingan pendidikan, baik formal maupun informal," kata dia.

Pendidikan sendiri kata Dedi, bukan sebatas sekolah dan guru. Pendidikan harus membentuk karakter manusia Indonesia seutuhnya.

"Dalam tradisi Sunda, manusia seutuhnya disebut rawayan jati. Leluhur kita mengajarkan pendidikan berbasis pada pemahaman ketuhanan, sehingga lahirlah manusia yang cager, bener, pinter," ujarnya.

"Inilah yang kemudian dikenal dengan Panca Waluya, yaitu lima prinsip yang harus ditanamkan melalui pendidikan, peraturan, dan kebijakan negara," imbuhnya.

Selain pendidikan, gizi juga harus diperhatikan. Anak khususnya kata Dedi, harus mendapat makanan bergizi, air bersih dan pola makan sehat.

"Saat ini, banyak anak di Jawa Barat mengonsumsi gula dan minyak berlebihan, tetapi kurang air bersih. Hal ini akan memengaruhi pembentukan karakter bangsa," kata dia.

Dimana pendidikan karakter menurutnya penting dan harus ditanamkan nilai ketaatan, yaitu taat pada alam, orangtua, lingkungan masyarakat dan Sang Pencipta.

"Ketaatan ini juga berarti penghormatan terhadap tanah, udara, dan matahari sebagai esensi nasionalisme. Maka, gunung harus berfungsi sebagai gunung, sungai sebagai sungai dan laut sebagai laut. Semua harus dijaga sesuai proporsinya," ujarnya.

Maka dari itu, Pemprov Jabar kata dia akan melakukan perubahan radikal terhadap berbagai bentuk penyimpangan lingkungan yang bertentangan dengan prinsip kemerdekaan, kebangsaan dan keadilan sosial.

"Keadilan harus dirasakan semua, tanpa memandang besar atau kecil, kuat atau lemah, laki-laki maupun perempuan. Selain itu, seorang pemimpin harus benar, artinya transparan dan terbuka," ucapnya.

"Benar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan anggaran, hingga evaluasi. Pembangunan tidak hanya soal hasil, tetapi juga manfaat nyata bagi rakyat," sambungnya.

Sebab, kemerdekaan yang dinikmati sekarang ini adalah titipan para pahlawan bangsa yang harus dijaga.

"Tugas kita sebagai penerus, adalah menjaga titipan itu, bukan mengkhianatinya. Semoga kita semua, khususnya saya sendiri, menjadi manusia yang tercerahkan, menyadari bahwa jabatan bukanlah warisan, melainkan titipan yang harus dikelola untuk kemakmuran rakyat," pungkasnya. (Yuliantono)