Terendah, Tingkat Kepatuhan Hubungan Kerja di Jabar Hanya 21 Persen
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Ade Afriandi menyampaikan, kepatuhan hubungan kerja antara pekerja dan pelaku industri di Jabar masih rendah. Pihaknya akan fokus mengatasi permasalahan itu.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bandung - Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Ade Afriandi menyampaikan, kepatuhan hubungan kerja antara pekerja dan pelaku industri di Jabar masih rendah. Pihaknya akan fokus mengatasi permasalahan itu.
Dia sampaikan, pihaknya telah melakukan survei pada 3.659 perusahaan dari total 32 ribu perusahaan di Jabar. Dari sampel tersebut, didapatkan catatan kepatuhan hubungan industrial paling rendah disandingkan persentase kepatuhan sektor yang lainnya, yakni 21%.
Adapun pada survei tersebut, terdapat 11 kepatuhan yang menjadi penilaian seperti diskriminasi perempuan (95%), kerja malam perempuan (66%), pekerja anak (99%), waktu kerja (41%), jaminan sosial (40%), hubungan kerja (21%), penempatan dan pelatihan (43%), pemeriksaan uji (K3) (37%), uji listrik (99%), uji pu bt (100%) dan uji kesehatan (50%).
"Berdasarkan hasil survei itu kita melihat kepatuhan hubungan kerja masih rendah atau 21% dari sampel tadi. Ada juga beberapa indikator lain yang masih di bawah 50 persen," ujar Ade Afriandi, belum lama ini.
Menurut dia catatan tentang kepatuhan hubungan kerja rendah ini mayoritas ditemukan pada sektor tekstil yang notabene menyerap tenaga kerja yang jumlahnya besar. Misalnya, kata dia, pabrik garmen.
"Kan ordernya nggak berkelanjutan ada yang 6 bulan, 7 bulan, disitulah hubungan antara industri dan pekerja apakah harus PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) atau PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak tertentu)," kata dia.
Guna mengantisipasi hal tersebut, pihaknya bakal mendorong pembinaan dan kampanye kepatuhan industri. Selain itu akan membenahi sistem pengawasan dengan memfungsikan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (DK3).
"Kita akan fokus ke arah sana. Baik dari sistem pengawasan hingga kampanye kepatuhan industri," pungkasnya. (Rianto Nurdiansyah)
Editor : Doni Ramdhani

