Tragedi Keracunan Kembali Hantui Program MBG di KBB, DPRD Desak Penghentian Sementara

INILAHKORAN, Ngamprah - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan tajam setelah kasus keracunan makanan menimpa ratusan siswa di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rabu 24 September 2025.

Kejadian ini terjadi serentak di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas, menambah daftar panjang masalah yang melanda program unggulan tersebut.
 
Di Cipongkor, sejumlah sekolah menjadi lokasi kejadian, termasuk SMK Karya Perjuangan, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan Madrasah Aliyah (MA) Syarif Hidayatullah. 

Sementara itu, puluhan siswa di SMKN 1 Cihampelas juga mengalami gejala serupa dan dilarikan ke Puskesmas Cihampelas.
 
"Laporan sementara ada 52 siswa yang mengalami gejala keracunan, 19 orang diantaranya harus mendapat penanganan medis di fasilitas kesehatan," ungkap Camat Cihampelas, Agus Rudianto, melalui sambungan telepon.
 
Menanggapi kejadian keracunan yang telah terjadi tiga kali dalam waktu berdekatan, Wakil Ketua DPRD KBB, Dadan Supardan, dengan tegas mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk menghentikan sementara program MBG di seluruh wilayah KBB.
 
"Ini sudah tiga kali kejadian dalam waktu berdekatan, menyebabkan ratusan siswa mengalami keracunan," kata Dadan.

"Mencegah kasus ini terus terulang, saya meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menghentikan sementara program MBG di KBB," tegasnya. 
 
Menurut politisi Partai Golkar ini, penghentian sementara program MBG sangat penting sambil menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan dan muntahan di Laboratorium Jawa Barat.
 
"Kita tunggu hasil labnya seperti apa, baik dua kejadian di Cipongkor, maupun di Cihampelas. Apakah penyebabnya sama, atau mungkin ada faktor lain. Kita harus tahu dulu akar permasalahannya, setelah semuanya terjawab dan dilakukan perbaikan barulah program MBG ini kembali dilanjutkan," tegasnya.
 
Dadan menambahkan, penghentian sementara program MBG di KBB adalah langkah preventif untuk mencegah kejadian serupa terus berulang, mengingat hal ini menyangkut kesehatan dan nyawa seseorang.
 
Lebih lanjut, Dadan menyarankan agar dilakukan perbaikan menyeluruh pada program MBG, dimulai dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia makanan bagi para siswa.
 
"Yang perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan itu, berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), pola masak, standar kualitas bahan baku, kebersihan dapur, dan baiknya di setiap SPPG terdapat ahli gizinya. Selain itu, perlu pengawasan ketat dari instansi terkait," tandasnya.
 
Dadan juga menyoroti volume porsi yang terlalu banyak di setiap SPPG, yang menurutnya dapat berpengaruh pada kualitas makanan yang dihasilkan. Setiap SPPG rata-rata harus menyiapkan 3.000 sampai 4.000 porsi makanan per hari.
 
"Terlalu banyak kalau menyiapkan porsi makanan seperti itu. Pada akhirnya mereka (SPPG) sudah harus memasak sejak tengah malam atau dini hari. Ya, pada akhirnya kembali pada menurunnya kualitas dari makanan itu. Banyak yang sudah keburu basi saat didistribusikan ke sekolah," tukasnya.***