Verrell Bramasta Dukung Pembinaan Siswa Bermasalah Lewat Barak Militer, Tapi Ingatkan Pentingnya Suara Orang Tua dan Psikolog

INILAHKORAN, Bandung – Anggota Komisi X DPR RI, Verrell Bramasta, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melakukan pembinaan siswa-siswi bermasalah melalui pendekatan Barak Militer.

Namun, ia menegaskan pentingnya pengawasan dan pelibatan semua pemangku kepentingan agar program tersebut berjalan adil, efektif, dan tidak merugikan perkembangan psikologis anak.

Pernyataan tersebut disampaikan Verrell dalam keterangan tertulis yang diterima media pada Sabtu (10/5/2025), menanggapi langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam menangani kenakalan remaja di wilayahnya.

“Kritik bukan menolak, tapi upaya mengawal kebijakan, agar tetap adil, efektif, dan tidak melukai psikologis anak didik kita. Kami mendukung program yang berpihak, sambil terus membuka ruang untuk mendengar berbagai aspirasi,” ungkap Verrell.

Ia menekankan, pendekatan militer tidak boleh menjadi satu-satunya solusi dalam dunia pendidikan, apalagi jika diterapkan secara seragam untuk seluruh siswa bermasalah.

Verrell mengingatkan bahwa setiap anak memiliki latar belakang dan kebutuhan emosional yang berbeda, sehingga pendekatan personal lebih dibutuhkan.

“Pendekatan dalam pendidikan tidak bisa dipaksakan satu model untuk semua, apalagi jika menyangkut perkembangan karakter dan mental remaja. Kami ingin memastikan bahwa suara siswa dan orang tua juga mendapat ruang dalam proses ini,” tambahnya.

Verrell juga menyoroti pentingnya keterlibatan lintas sektor, mulai dari tenaga pendidik, Psikolog, hingga perwakilan siswa dan orang tua dalam merancang dan menjalankan kebijakan ini.

Dengan begitu, langkah pembinaan yang ditempuh dapat lebih bijak dan menyentuh akar permasalahan tanpa menimbulkan trauma baru.

Sebagai anggota Komisi X DPR RI, yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga, Verrell menegaskan komitmennya untuk mengawasi jalannya kebijakan tersebut.

Ia menyebut program dengan pendekatan Barak Militer ini sebagai hal baru yang pantas mendapatkan atensi publik dan pengawasan legislatif.

“Komisi X DPR memiliki fungsi pengawasan dan menyuarakan aspirasi, terutama dalam isu-isu pendidikan yang menyentuh langsung kehidupan siswa. Tugas kami mengawal dan dalam hal ini, kami menyerap banyak masukan dari masyarakat yang perlu didengar,” tegasnya.

Program pembinaan dengan pendekatan Barak Militer yang dicanangkan Pemprov Jabar sebelumnya menuai pro-kontra.

Sebagian pihak menilai langkah itu efektif untuk mendisiplinkan siswa bermasalah, namun kritik juga datang dari kalangan Psikolog, pegiat pendidikan, dan orang tua yang khawatir akan dampak psikologis yang ditimbulkan.***