Viral Komisaris Transjakarta Ancam Trans7, Manajemen Langsung Beri Klarifikasi

INILAHKORAN - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akhirnya angkat bicara menanggapi pernyataan salah satu anggota Dewan Komisaris, Ainul Yakin Simatupang, yang menimbulkan polemik di publik karena dinilai bernada ancaman terhadap salah satu stasiun televisi nasional, Trans7.

Dalam pernyataan resminya, Komisaris Utama Transjakarta Letjen TNI (Purn) Untung Budiharto menegaskan bahwa pernyataan Ainul Yakin merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili sikap resmi perusahaan.

“Pernyataan yang disampaikan Ainul Yakin Simatupang merupakan pandangan pribadi dan tidak mencerminkan sikap maupun kebijakan resmi Transjakarta,” ujar Untung Budiharto di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Untung menekankan bahwa sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Transjakarta selalu berpegang pada prinsip netralitas, profesionalitas, serta menjunjung tinggi etika, toleransi, dan kebhinnekaan dalam menjalankan tugas maupun berkomunikasi dengan publik.

Menindaklanjuti kontroversi tersebut, pihak Dewan Komisaris bersama Direksi akan melakukan klarifikasi internal untuk memastikan seluruh jajaran mematuhi prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta menjaga reputasi dan marwah kelembagaan Transjakarta.

“Kami menghormati seluruh ulama, tokoh agama, serta komunitas pesantren di Indonesia, termasuk Kiai Pondok Pesantren Lirboyo, sebagai bagian penting dari pilar moral dan sosial bangsa,” tambah Untung.

Ia juga menegaskan, Transjakarta tetap fokus memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga DKI Jakarta tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau golongan.

Sebelumnya, pernyataan Ainul Yakin menjadi sorotan publik setelah sebuah video beredar di media sosial yang memperlihatkan dirinya menuding Trans7 telah menghina ulama dan kiai Nahdlatul Ulama (NU) melalui tayangan program “Xpose Uncensored” pada 13 Oktober 2025.

Dalam video tersebut, Ainul juga melontarkan pernyataan bernada ancaman terhadap stasiun televisi tersebut, sambil mengingatkan jasa para ulama dan santri dalam perjuangan bangsa.

Kasus ini memicu reaksi luas dari masyarakat, termasuk dari kalangan pesantren dan tokoh publik yang meminta agar pejabat publik berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif keagamaan dan media.