Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Serahkan Sepenuhnya Evaluasi Menteri Kepada Presiden Prabowo: Teguran atau Reshuffle?
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti bentuk evaluasi yang akan dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto terhadap para menteri yang dinilai kurang seirama dalam Kabinet Merah Putih (KMP).
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN,Bandung – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti bentuk evaluasi yang akan dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto terhadap para menteri yang dinilai kurang seirama dalam Kabinet Merah Putih (KMP).
Menurut Dasco, evaluasi tersebut bisa berupa Teguran atau bahkan pencopotan (Reshuffle), namun keputusan sepenuhnya ada di tangan Presiden.
"Ya, jadi saya dapatkan informasi soal (menteri) yang tidak seirama. Ya, saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, 'kan Presiden mempunyai kebijakan," ujar Dasco dikutip dari ANTARA.
Pernyataan ini muncul setelah beredar informasi mengenai beberapa menteri yang dinilai belum menunjukkan kinerja yang harmonis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
Meski demikian, Dasco menekankan bahwa kewenangan untuk melakukan perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden.
"Mengenai masalah reshuffle, masalah kapan waktunya, masalah ada tidak adanya reshuffle, itu adalah hak prerogatif dan kewenangan Presiden, dan tentunya kami tidak ingin mendahului," jelasnya.
Dasco juga menegaskan bahwa DPR RI tidak akan mendorong atau mempengaruhi keputusan Presiden terkait evaluasi para menteri.
Menurutnya, keputusan tersebut sepenuhnya merupakan wewenang Presiden sebagai kepala negara.
"Jadi kami tunggu apakah kemudian Presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau bagaimana," tuturnya.
Ketika ditanya apakah evaluasi ini akan berdampak pada menteri-menteri yang menuai polemik dan kontroversi selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo, Dasco memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut.
"Saya belum kemudian bicara mendalam mengenai hal ini. Akan tetapi, tentu sebenarnya hal-hal seperti ini kami serahkan kepada Pak Presiden untuk melakukan evaluasi-evaluasi. Jangan hasil wawancara ini nanti disampaikan bahwa DPR mendorong evaluasi menteri ini atau menteri itu," tegasnya.***
Editor : Yosep Saepul Ramadan

