Walah, DPRD Jabar Sebut Tidak Ada Anggaran untuk Tebus Ijazah Siswa Sekolah Swasta

INILAHKORAN, Bandung - Mimpi besar Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi, untuk membebaskan ijazah siswa baik di sekolah negeri maupun swasta sepertinya bakal terhambat.

Sebab, DPRD Jabar menyebut tidak ada anggaran yang tersedia untuk menebus ijazah siswa di sekolah swasta yang menunggak.

Anggota Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah bahkan mempertanyakan anggaran, untuk menebus ijazah siswa yang masih ditahan sekolah swasta akibat menunggak bayaran. 

Dalam audiensi antara Komisi V DPRD Jabar bersama Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Jabar dan Dinas Pendidikan (Disdik) di Kantor DPRD Jabar, Senin 3 Februari 2025, Siti mengatakan berdasarkan hasil pendataan sementara di sejumlah SMK di 14 kabupaten/kota, total biaya yang harus dikeluarkan untuk menebus ijazah mencapai ratusan miliaran rupiah.

"Yang baru disampaikan data itu adalah SMK. Baru 14 Kota/Kabupaten saja, sudah membutuhkan Rp. 720 miliar," ujar Siti Muntamah. 

Pendataan ini kata dia, masih terus dilakukan oleh Disdik dan FKSS. Namun, Siti Muntamah memprediksi, Pekoro Jabar tidak akan sanggup membayar semua tunggakan siswa yang ijazahnya masih ditahan sekolah swasta.

"Ini juga semua pada enggak tahu, nanti dibayarkan pakai anggaran dari mana. Takutnya sudah dibuat begini-begitu, ternyata enggak bisa dibayar, cuma dapat ramai dan saya juga kurang setuju kalau ini digaduhkan," katanya. 

Adapun hasil sementara dari pertemuan bersama FKSS dan Disdik Jabar, kata dia, akan dibuat nota kesepahaman atau MoU antara pihak sekolah dengan orang tua siswa yang ijazahnya masih ditahan sekolah swasta.

"MoU antara sekolah dengan orang tua. Sekolah swasta ini memiliki peran yang sangat penting, untuk itu kita cari jalan keluar terbaiknya, untuk tetap memberikan kenyamanan, penghormatan sekaligus juga konsiderans dari apa namanya MoU yang sedang dibahas oleh Disdik," tandasnya.***