Warga Kampung Kota Gelar Aksi di Bandung, Tuntut Hentikan Represif Aparat dan Sita Aset Koruptor

INILAHKORAN, Bandung - Puluhan perempuan mengenakan pakaian bernuansa merah muda terlihat duduk bersila di Jalan Diponegoro, kota bandung, pada Kamis, 4 September 2025. Kehadiran mereka bukan untuk acara kumpul biasa, melainkan untuk menyampaikan rasa kecewa terhadap pemerintah.

Mereka tergabung dalam aksi massa yang menamakan diri Warga Kampung Kota, beranggotakan berbagai forum, di antaranya Forum Dago Melawan, Forum Tamansari Bersatu, Forum Sukahaji Melawan, Cipedes Melawan, hingga Rakyat Anti Penggusuran.

Dalam aksi tersebut, para peserta membawa spanduk serta poster dengan beragam tuntutan, mulai dari dugaan tindakan represif aparat hingga keberadaan patroli aparat di wilayah kota bandung.

Tak hanya orasi, massa juga melakukan aksi teatrikal dengan melempar plastik berisi sampah ke arah Gedung DPRD Jawa Barat. Aksi itu mereka maknai sebagai simbol kekecewaan atas kondisi sosial politik saat ini.

“Kami dari warga kampung kota menuntut agar aparat tidak lagi bertindak represif. Selain itu, aset para koruptor harus disita dan kami mendukung jika diberlakukan hukuman mati,” ucap koordinator aksi, Angga.

Ia menambahkan bahwa pihaknya juga menolak keterlibatan militer dalam urusan sipil. “Kepentingan sipil harus lebih tinggi dari kepentingan militer. Supremasi sipil, reformasi Polri, serta pembersihan dewan dari praktik korupsi harus segera diwujudkan,” tegasnya.

Adapun daftar tuntutan yang mereka suarakan mencakup:

1. Menghentikan tindakan represif, penangkapan ilegal, razia, serta unjuk kekuatan TNI/Polri di pemukiman warga.
2. Mencabut kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, menaikkan upah di berbagai sektor, serta menjamin sistem kerja yang adil.
3. Menyita seluruh aset koruptor dan menjatuhkan hukuman mati bagi pelakunya.
4. Melaksanakan reforma agraria sejati dengan mendistribusikan tanah untuk rakyat, bukan perusahaan.
5. Menurunkan pajak rakyat, harga kebutuhan pokok, listrik, dan BBM, serta menaikkan pajak impor, konglomerat, dan perusahaan multinasional.
6. Memangkas anggaran DPR, pejabat negara, TNI, dan Polri, lalu memperbesar alokasi untuk pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
7. Membatalkan kerja sama TNI AD–Pemprov Jabar terkait Manunggal Karya Bakti Skala Besar, demi mewujudkan Jawa Barat tanpa militerisme.
8. Mereformasi Polri dan mengembalikan militer ke barak.
9. Menangkap, mengadili, dan memenjarakan aparat yang terlibat dalam penembakan warga saat aksi Agustus 2025 serta pelanggar HAM berat di masa lalu.
10. Membebaskan masyarakat yang ditahan selama demonstrasi Agustus–September. Mereka menegaskan bahwa kemarahan rakyat bukanlah terorisme.***