Yakinlah, Presiden Prabowo Tak Tega Melihat Warga Kesulitan Dapatkan LPG 3 Kg

INILAHKORAN, Cibinong – Legislator asal Bogor, Asep Wahyuwijaya, meyakini Presiden Prabowo Subianto tak tega melihat warga kepayahan mendapatkan LPG 3 kg.

Perubahan pola distribusi LPG 3 kg tersebut kini tengah jadi pembicaraan publik paling hangat. Pasalnya, perubahan pola justru mempersulitkan warga mendapatkan gas bersubsidi itu.

Anggota Komisi VI DPR Asep Wahyuwijaya melihat pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM, Kementerian BUMN maupun PT Pertamina, sepertinya kurang jeli dalam melihat konsekuensi pemberlakuan kebijakan distribusi gas yang hanya sampai ke pangkalan. 

Rantai akhir distribusi gas yang mendekatkan gas ke masyarakat melalui pengecer atau warung-warung itu pun bakal dipangkas.

“Akhir distribusi gas itu bukan di pangkalan, tetapi di pengecer,” kata Asep Wahyuwijaya kepada wartawan, Selasa 4 Februari 2025.

Akibat kebijakan distribusi gas yang baru, tambahnya, maka masyarakat dirugikan karena harus mengantri lama dan ada ongkos tambahan. 

“Saya minta, pemerintah pusat kembali ke sistem distribusi gas yang lama,” ucap Asep Wahyuwijaya.

Dia pun mempertanyakan apakah kerugian tambahan yang dialami oleh masyarakat ini  merupakan keinginan Presiden Prabowo Subianto? Dia menjawab sendiri berdasarkan keyakinannya: tidak!

“Saya yakin Presiden Prabowo Subianto pasti tak akan tega melihat warganya harus berpanas-panasan dan berlelah seperti itu hanya demi mendapatkan LPG 3 kg,” tambahnya.

Negara, tambah Asep Wahyuwijaya, mestinya menyediakan kebutuhan dasar rakyat itu di depan pintunya. Atau setidaknya mendekatkan, bukan malah menjauhkan dan bikin susah warganya.

Ia pun meminta jika memang terindikasi ada pihak-pihak yang mempermainkan harga dari pangkalan ke pengecer, hematnya tindak saja secara hukum. Jangan sampai disamaratakan dengan membuat kebijakan yang berlebihan dan menyusahkan rakyat. 

“Menurut saya, ada baiknya pemerintah yang dalam hal ini khususnya Kementerian ESDM agar merevisi kembali distribusi gas agar kembali ke pengecer atau warung,” pintanya.

Asep Wahyuwijaya dan beberapa teman di Komisi VI DPR pun akan meminta kepada pimpinan Komisi VI agar segera menggelar rapat dengan Pertamina untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dengan produksi gas subsidinya.

“Juga supaya clear di hadapan publik bahwa persoalan kesulitan rakyat atas gas melon ini bukan karena masalah di tingkat produksi tapi pada masalah regulasinya,” tukas politisi Partai Nasdem tersebut. (*)