131.445 Laporan Scam di Jawa Barat, BDSF 2026 Didorong Jadi Gerakan Berbasis Data

INILAHKORAN.ID – Angka 131.445 laporan scam dari Jawa Barat bukan lagi sekadar alarm. Jumlah tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan laporan penipuan digital tertinggi di Indonesia.

Di balik angka tersebut, terdapat persoalan yang lebih penting untuk dijawab, mulai dari siapa yang paling banyak menjadi sasaran, modus penipuan apa yang paling dominan, hingga daerah mana di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerentanan paling tinggi.

Pertanyaan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam Bandung Digital Security Forum (BDSF) 2026. Forum keamanan digital itu diharapkan tidak berhenti pada seminar maupun kampanye kewaspadaan terhadap penipuan digital, tetapi mampu melahirkan strategi mitigasi yang berbasis data.

Praktisi teknologi informasi, keamanan siber dan hukum, Satriyo Wibowo, mendorong BDSF 2026 menggunakan data Indonesia Anti-scam Centre (IASC) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai fondasi untuk membangun peta risiko scam di Jawa Barat.

Menurut Satriyo, data laporan yang sudah tersedia merupakan "tambang informasi" yang dapat diolah menjadi program mitigasi dengan sasaran yang lebih presisi.

"Data itu saja kita olah bagaimana kita sebagai warga Jawa Barat bisa memitigasi risiko itu. Menurut saya, ini menjadi suatu peluang yang besar karena sudah ada problemnya," kata Satriyo saat wawancara melalui Zoom Meeting, Jumat (11/9/2026).

BDSF 2026 yang diinisiasi Jurnalis Hukum Bandung (JHB) bersama PWI Jawa Barat dijadwalkan berlangsung pada 29 Oktober 2026.

Forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret untuk menekan risiko masyarakat menjadi korban scam, bukan sekadar membicarakan ancaman keamanan digital.

131.445 Laporan scam, Jawa Barat Tertinggi

Dorongan untuk menggunakan data sebagai dasar mitigasi bukan tanpa alasan.

Data yang disampaikan OJK Jawa Barat pada Agustus 2026 mencatat sebanyak 131.445 laporan scam berasal dari Jawa Barat. Angka tersebut menjadi jumlah laporan tertinggi dibandingkan provinsi lainnya.

Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok tercatat berada di antara daerah dengan jumlah laporan scam terbanyak di Jawa Barat.

Namun, angka 131.445 tersebut perlu dipahami sebagai jumlah laporan, bukan secara langsung menunjukkan jumlah individu korban. Satu kasus penipuan dapat berkaitan dengan sejumlah rekening maupun transaksi.

Meski demikian, besarnya jumlah laporan menunjukkan bahwa penipuan digital telah menjadi persoalan serius yang bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.  Secara nasional, jumlah laporan scam juga terus bertambah.

Data terbaru OJK mencatat sejak IASC beroperasi pada 22 November 2024 hingga 31 Agustus 2026, sebanyak 668.441 laporan telah masuk. Sebanyak 1.276.688 rekening yang dilaporkan telah diverifikasi dan 659.419 rekening di antaranya diblokir.

Dana korban yang berhasil diblokir mencapai sekitar Rp771,2 miliar.

Sebulan sebelumnya, hingga 31 Juli 2026, IASC mencatat 637.055 laporan, 1.179.881 rekening dilaporkan dan 607.210 rekening diblokir. Dana korban yang berhasil diblokir saat itu mencapai Rp724,1 miliar, sementara sekitar Rp204,3 miliar telah dikembalikan kepada korban.

Pertambahan tersebut menunjukkan scam bukan lagi sekadar persoalan di ruang digital. penipuan digital telah bersentuhan langsung dengan tabungan, transaksi dan kehidupan ekonomi masyarakat.

Data scam Jangan Berakhir Jadi Statistik

Satriyo menilai BDSF 2026 memiliki peluang untuk mengambil posisi yang berbeda dengan menjadikan data sebagai dasar penyusunan program keamanan digital.

Menurut dia, data IASC tidak seharusnya hanya menjadi deretan angka dalam laporan, konferensi pers maupun materi seminar.

Data tersebut perlu dibedah lebih jauh, mulai dari kabupaten dan kota asal laporan, jenis penipuan, nilai kerugian, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran hingga pola serangan yang digunakan pelaku.

"Kalau sama-sama kita launching gerakan, targetnya jelas. Gerakan ini ingin menurunkan risiko penipuan digital dari tahun lalu, misalnya. Itu kan lebih jelas," ujar Satriyo.

Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan kampanye keamanan digital dapat diukur berdasarkan dampak nyata.

Bukan hanya dari jumlah seminar yang digelar atau banyaknya peserta yang hadir, tetapi dari pertanyaan apakah risiko scam benar-benar menurun setelah intervensi dilakukan.

Pemetaan scam hingga Kabupaten dan Kota

Satriyo mengusulkan data IASC dan OJK dipetakan lebih jauh hingga tingkat kabupaten dan kota.

Menurutnya, Jawa Barat tidak dapat diperlakukan sebagai satu wilayah dengan karakter ancaman digital yang seragam.

"Kalau semua datanya per kota sudah dapat, penipuannya apa saja, kemudian sudah clear modus yang paling tinggi apa, baru kemudian kita lihat bagaimana action plan-nya," tuturnya.

Kota Bandung, misalnya, dapat memiliki karakter risiko yang berbeda dengan Kabupaten Bogor, Bekasi, wilayah Pantura maupun Priangan Timur.

Hal serupa berlaku pada profil masyarakat yang menjadi sasaran.

Mahasiswa memiliki tingkat kerentanan yang berbeda dengan pelaku UMKM. Pekerja juga dapat menghadapi modus berbeda dibandingkan aparatur sipil negara, ibu rumah tangga maupun kelompok lanjut usia.

Karena itu, kampanye keamanan digital dengan satu materi untuk seluruh kelompok masyarakat dinilai tidak lagi cukup.

Belanja Online hingga Fake Call Jadi Modus scam

Pemetaan modus menjadi penting karena pola scam terus berkembang.

Data yang sebelumnya disampaikan OJK Jawa Barat menunjukkan penipuan jual-beli atau belanja online termasuk modus yang banyak dilaporkan secara nasional. Modus lainnya antara lain fake call, ketika pelaku menyamar sebagai pihak atau institusi tertentu, serta penipuan investasi.

Di lapangan, teknik yang digunakan pelaku dapat jauh lebih kompleks.

Pelaku tidak selalu meminta korban mentransfer uang secara langsung. Mereka dapat membangun kepercayaan, menciptakan kepanikan, menawarkan pekerjaan, mengirim tautan palsu, menyamar sebagai petugas layanan pelanggan hingga memanipulasi korban melalui rekayasa sosial atau social engineering.

Karena itu, Satriyo menilai materi mitigasi harus disesuaikan dengan pola penipuan yang dominan di setiap wilayah dan kelompok masyarakat.

Jika suatu daerah didominasi scam transaksi jual-beli, misalnya, edukasi dapat diarahkan kepada konsumen digital dan pelaku UMKM.

Sementara jika mahasiswa banyak menjadi sasaran penipuan pekerjaan atau investasi, kampanye dapat difokuskan pada verifikasi lowongan kerja, legalitas investasi, akun palsu dan pola komunikasi pelaku.

Adapun jika modus fake call banyak terjadi, masyarakat perlu dilatih mengenali pola penyamaran identitas atau impersonation.

OJK sendiri pada Agustus 2026 menerbitkan Booklet Waspada Penipuan (scam) sebagai bagian dari edukasi masyarakat dalam menghadapi berbagai modus penipuan yang terus berkembang.

Siapa yang Paling Rentan Menjadi Korban?

Pemetaan risiko, menurut Satriyo, dapat dikembangkan lebih jauh.

Bukan hanya menjawab pertanyaan mengenai di mana scam terjadi dan modus apa yang digunakan, tetapi juga siapa yang paling rentan menjadi korban.

"Lebih detail lagi mungkin tingkat pendidikan, lalu dia sebagai apa, apakah sebagai UMKM, apakah sebagai mahasiswa, apakah sebagai PNS," ujarnya.

Pengolahan data tersebut tentunya harus dilakukan tanpa membuka identitas korban dan tetap memperhatikan prinsip pelindungan data pribadi.

Namun, dalam bentuk data agregat, profil risiko dapat menjadi informasi penting bagi pemerintah dan masyarakat.

Sebagai contoh, apabila suatu kota menemukan sebagian besar laporan berasal dari kelompok usia tertentu dengan modus fake call, pemerintah dan komunitas dapat membangun program edukasi khusus bagi kelompok tersebut.

Begitu pula jika kerugian terbesar dialami pelaku UMKM akibat transaksi digital palsu. Intervensi dapat diarahkan pada keamanan pembayaran, verifikasi rekening tujuan, tautan transaksi serta identitas pembeli dan penjual.

Dengan demikian, edukasi tidak lagi sekadar menyampaikan pesan "jangan mudah percaya", tetapi memberikan perlindungan berdasarkan pola serangan yang benar-benar terjadi di masyarakat.

Satriyo Dorong Pemda Minta Data ke OJK

Satriyo mendorong pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun komunikasi dengan OJK untuk memperoleh data agregat yang dapat digunakan bagi kepentingan mitigasi.

"Kalau boleh, dari pemerintah kota atau pemerintah daerah atau Pemprov menanyakan, kok Jawa Barat tinggi sekali? Bisa nggak kita dapat breakdown datanya supaya kita bisa bantu masyarakat untuk mitigasi risikonya," katanya.

Permintaan data secara resmi dinilai dapat menjadi pintu masuk untuk membangun peta risiko scam Jawa Barat.

Data tersebut selanjutnya dapat dipetakan berdasarkan wilayah, modus, besaran kerugian dan karakteristik kelompok berisiko.

Hasil pemetaan kemudian menjadi dasar untuk menentukan bentuk intervensi yang tepat.

Dengan pendekatan itu, program keamanan digital tidak dibuat terlebih dahulu baru kemudian mencari persoalan yang hendak diselesaikan.

Enam Bulan Kemudian, Program Harus Dievaluasi

Selain pemetaan, Satriyo menilai evaluasi juga menjadi bagian penting dalam upaya menekan scam.

Gerakan pemberantasan penipuan digital harus memiliki angka awal sebagai baseline. Setelah intervensi berjalan selama periode tertentu, data kemudian diperiksa kembali untuk mengetahui efektivitas program.

"Jadi nanti tinggal targeting saja. Nanti kerja sama dengan OJK, minta datanya untuk misalnya enam bulan berikutnya, minta data lagi. Jadi yang kita lakukan itu apakah sudah benar atau mungkin ada yang belum," katanya.

Konsep tersebut membentuk sebuah siklus, yakni data, pemetaan masalah, intervensi, pengukuran, evaluasi, dan perbaikan strategi.

Apabila jumlah laporan atau nilai kerugian pada suatu modus menurun, hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa program berjalan efektif.

Sebaliknya, jika modus tertentu tetap meningkat, pendekatan yang digunakan perlu dievaluasi.

Begitu pula ketika muncul modus baru, materi edukasi dapat segera disesuaikan dengan pola serangan tersebut.

BDSF 2026 Diharapkan Tak Sekadar Seremonial

Dengan jumlah laporan scam di Jawa Barat yang mencapai 131.445, BDSF 2026 menghadapi tantangan yang lebih besar.

Forum keamanan digital tersebut berpeluang mempertemukan pemerintah, regulator, industri, akademisi, praktisi keamanan siber, komunitas, media dan masyarakat untuk menghasilkan agenda yang dapat diukur.

Bukan sekadar membicarakan bahaya scam, tetapi menentukan siapa yang harus dilindungi, dari modus apa, di wilayah mana, dengan intervensi seperti apa, serta berapa besar penurunan risiko yang ingin dicapai.

Terlebih, IASC dibangun sebagai pusat koordinasi penanganan penipuan transaksi keuangan. OJK menjelaskan IASC menghubungkan laporan korban secara cepat dengan bank, penyelenggara dompet elektronik dan lembaga keuangan terkait untuk mempercepat penanganan aliran dana hasil penipuan.

Bagi Jawa Barat, 131.445 laporan scam merupakan peringatan keras. Namun, bagi Satriyo, angka tersebut sekaligus dapat menjadi titik awal untuk membangun strategi yang lebih terukur.

Jika berhasil diubah menjadi peta risiko dan strategi mitigasi berbasis data, BDSF 2026 berpeluang mengubah upaya melawan scam dari sekadar kampanye menjadi gerakan yang memiliki target dan indikator keberhasilan.

Dari Bandung, pendekatan tersebut bukan tidak mungkin dikembangkan dan direplikasi untuk membantu melindungi masyarakat di daerah lain.

Satriyo Wibowo memiliki latar belakang Teknik Elektro ITB, menyelesaikan MBA di School of Business and Management ITB serta Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada. Ia juga berkecimpung dalam isu keamanan siber, pelindungan data, hukum teknologi dan berbagai bidang terkait ekosistem digital.