14 Menteri Jadi Tim Sukses Jokowi-Ma'ruf, Nasib Roda Pemerintahan?
Sejumlah 14 menteri masuk daftar tim sukses Jokowi-Maruf. Jusuf Kalla menyebut tak berpengaruh pada roda pemerintahan. Betulkah?
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Jakarta- Sejumlah 14 menteri masuk daftar tim sukses Jokowi-Maruf. Jusuf Kalla menyebut tak berpengaruh pada roda pemerintahan. Betulkah?
Kartu kuning pertama dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) keluar juga. Penerimanya Eko Putro Sandjojo. Menteri Desa, Pembangunan Daerah, dan Transmigrasi (PDTT) itu mendapat teguran.
Apa pasal? Rupanya, pada 22 Februari lalu, Eko menghadiri kampanye pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Maruf Amin di Kendari, Sulawesi Tenggara, tanpa cuti. “Terlapor melakukan pelanggaran administrasi pemilu,” ujar Ketua Bawaslu, Abhan, di Jakarta, Selasa (26/3).
Eko jadi menteri pertama yang dapat peringatan. Tapi, bisa jadi, bukan yang terakhir. Pasalnya, ada 14 menteri Kabinet Kerja yang masuk daftar tim sukses Jokowi-Maruf. Tak hanya 14 menteri, ada pula 14 gubernur. Dalam kapasitas anggota tim sukses, salah
satu kewajiban mereka adalah berkampanye.
Menteri cum tim sukses Jokowi itu kebanyakan berasal dari partai politik pengusung. Tapi, tak sedikit pula yang berasal dari kalangan profesional.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Hasto Kristiyanto, menyebutkan PDIP akan mengirimkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menko PMK Puan Maharani. Lalu, ada pula Menteri Kehutanan KLH Siti Nurbaya dari Partai Nasdem dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dari PKB.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang ikut masuk dalam tim sukses, mengingatkan seluruh menteri yang ikut kampanye harus cuti. Menurut dia, seluruh menteri harus mengikuti aturan KPU dan Bawaslu terkait kampanye akbar di hari kerja.
Selain cuti, para menteri juga harus mengajukan surat pemberitahuan kepada Bawaslu jika mereka ikut kampanye di hari Sabtu dan Minggu.
“Saya pada saat-saat tertentu harus mengajukan cuti kalau hari kerja kepada Presiden dan mengajukan pemberitahuan kepada Bawaslu. Saya kemarin hari Sabtu kampanye di Yogya, minggu depan kampanye di DKI. Saya karena Sabtu-Minggu, saya mengajukan
izin kepada Bawaslu,” kata Tjahjo.
Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengatakan, sesuai dengan aturan, para menteri dan kepala daerah itu wajib cuti apabila ingin berkampanye. Hal itu sesuai Pasal 281 ayat (1) huruf b UU Pemilu. KPU pun, kata Wahyu, dalam posisi menunggu dan tak akan menagih surat cuti dari masing-masing pejabat negara tersebut.
“Karena mereka sudah tahu. Kita tidak dalam posisi progres aktif. Kita dalam posisi menunggu,” kata Wahyu, pekan lalu.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai keterlibatan menteri untuk kampanye, bisa memicu konflik kepentingan. “Menurut saya, ini bisa menjadi conflict of interest, konflik kepentingan. Jadi mereka seharusnya menjadi pihak yang netral, jelas sekali. Harusnya konsentrasi pada tugas-tugasnya sebagai menteri,” katanya.
Tak hanya bisa memicu konflik kepentingan, bertaburnya menteri ikut kampanye juga bisa mengganggu jalannya roda pemerintahan. Tapi, soal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla membantahnya. Dia memastikan menteri yang ikut kampanye tidak akan mengganggu
pemerintahan.
“Ya tetap jalanlah. Menteri-menteri juga setiap hari saya telepon,” kata JK di Kantor Wapres, Jakarta.
JK menilai menteri yang ikut kampanye pada kampanye terbuka Jokowi lebih sedikit. Dia mengatakan hanya menteri dari partai yang ikut kampanye dalam tiga minggu ini.
“Sebelumnya kan kunjungan kenegaraan, kunjungan pemerintahan, itu menteri-menteri pada ikut. Kalau ini nggak, kecuali menteri yang betul-betul dari partai politik. Tapi kalau dari pejabat biasanya nggak,” jelasnya.
Kalla sendiri, selama calon petahana Joko Widodo melakukan kampanye terbuka selama tiga minggu ke depan, akan menjalankan tugas-tugas yang ditinggalkan Jokowi.
“Kalau tugas-tugas bisa dialihkan, sementara ini kan semua acara-acara saya yang hadiri,” kata JK.
Meski demikian, JK memastikan kewenangan Jokowi tidak bisa dilimpahkan kepadanya. Dia mengatakan hanya mewakili dalam kegiatan rapat atau kegiatan lainnya saat Jokowi berkampanye.
“Tapi kewenangan tentu di Indonesia ini tidak bisa dialihkan kalau seperti itu. Jadi, tugas-tugas di Jakarta, Ibu Kota ini harus saya jalani. Termasuk juga rapat-rapat banyak hal yang saya tangani selama beliau aktif berkampanye,” jelas JK.
JK mengatakan tiga minggu yang digunakan Jokowi untuk kampanye, bukan masa transisi. Dia mengatakan menggantikan Jokowi hanya terkait operasional.
“Ini bukan transisi, kok, cuma tiga minggu. Tapi tugas-tugas itu dialihkan semua,” jelas JK.
Jokowi sendiri memulai kampanye terbuka sejak beberapa hari lalu. Jokowi sudah mengunjungi Banten, Jawa Timur, hingga Aceh untuk menggelar kampanye akbar. (ing)
Editor : inilahkoran
