73,81 Persen Kasus Stunting Kota Bandung Berkaitan dengan Kebiasaan Merokok di Rumah

INILAHKORAN.ID - Kebiasaan merokok anggota keluarga di dalam rumah, menjadi salah satu faktor yang banyak ditemukan dalam kasus stunting di Kota Bandung. 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung mencatat, 73,81 persen kasus yang dianalisis berkaitan dengan adanya anggota keluarga yang merokok di dalam rumah.

Kepala DPPKB Kota Bandung Anhar Hadian mengatakan, perilaku merokok menjadi satu dari 12 faktor determinan yang ditemukan dalam analisis kasus stunting. Kondisi itu masih banyak dijumpai pada keluarga yang memiliki anak balita.

“Masih banyak masyarakat, orang tua, ayah atau ibu yang mempunyai anak balita tapi masih merokok di dalam rumah,” kata Anhar, Rabu (7/10/2026).

Menurutnya, pencegahan stunting tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi dan layanan kesehatan. Lingkungan keluarga serta perilaku orang tua, juga memiliki peran dalam menjaga tumbuh kembang anak sejak usia balita.

Selain kebiasaan merokok, DPPKB menemukan faktor lain yang berkaitan dengan stunting. Persoalan sanitasi tercatat mencapai 22,9 persen, sedangkan 23,52 persen sasaran yang dianalisis belum memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN).

Anhar mengatakan, persoalan kepesertaan JKN juga berkaitan dengan mobilitas penduduk. Sebagian warga yang tinggal di Kota Bandung, belum memiliki KTP Kota Bandung sehingga akses terhadap sejumlah intervensi dapat menghadapi kendala.

“Persoalan kepesertaan JKN juga berkaitan dengan mobilitas penduduk. Sebagian warga yang tinggal di Kota Bandung, belum memiliki KTP Kota Bandung sehingga menyulitkan pemerintah dalam memberikan sejumlah intervensi,” ucapnya.

Di sisi pemenuhan gizi, pemberian makanan tambahan atau PMT bagi balita dengan masalah gizi juga masih terbatas. Anggaran melalui bantuan operasional kesehatan dan APBD, baru mampu menjangkau sekitar 20 sampai 30 persen sasaran yang membutuhkan PMT.

Kondisi itu, membuat penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor. Persoalan gizi, perilaku keluarga, sanitasi, akses jaminan kesehatan hingga kondisi lingkungan perlu ditangani secara bersamaan agar intervensi lebih tepat sasaran.

Pihaknya juga menghadapi persoalan perbedaan data stunting. Berdasarkan data riil yang dihimpun daerah, persentase balita stunting pada 2024 berada di kisaran 8,9 persen. Sementara hasil penilaian Kementerian Kesehatan mencapai 22,85 persen.

“Ini menjadi tantangan tersendiri buat kami terkait masalah pendataan,” ujar dia.

Perbedaan data itu, sambung dia menjadi salah satu dari lima masalah strategis dalam roadmap penanganan stunting Kota Bandung 2026-2029.

Persoalan lain mencakup pemanfaatan data yang belum optimal, perencanaan pencegahan yang belum berbasis risiko dan monitoring serta evaluasi yang belum berorientasi pada perubahan perilaku.

Dua persoalan lain, yakni kepemimpinan kewilayahan dan kapasitas tim percepatan penurunan stunting atau TPPS yang belum optimal. Konvergensi lintas sektor, juga masih perlu diperkuat agar program penanganan stunting tidak berjalan sendiri-sendiri.

"Karena itu, sinkronisasi data antarperangkat daerah mulai didorong. Data penanganan stunting, nantinya tidak hanya berasal dari sektor kesehatan. Tetapi juga melibatkan DPKP, DPPKB, Dinsos sampai perangkat kewilayahan," jelasnya.

Di tingkat keluarga, keterlibatan ayah juga menjadi perhatian. Salah satu program yang didorong yakni GASELOR, atau gerakan ayah konselor yang mengajak ayah membawa balita ke posyandu secara bergantian dengan ibu.

Anhar menyebut, keterlibatan ayah dapat meningkatkan perhatian keluarga terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak. Selama ini, pemantauan kesehatan balita masih banyak dibebankan kepada ibu.

“Selama ini hanya mengandalkan ibu, ayahnya cuek-cuek saja. Dengan gerakan ini, ada kesadaran ayah juga yang berdampak baik terhadap pencegahan stunting,” tutur dia.

Penanganan stunting juga disiapkan melalui roadmap hingga 2030. Pada 2026, penguatan baseline dan profil sistem pencegahan serta penanggulangan stunting menjadi fokus awal.

"Pada 2027, sistem dan mekanisme kerja TPPS ditargetkan semakin kuat. Kemudian pada 2028, sistem diharapkan sudah berjalan secara terintegrasi hingga tingkat keluarga," ucapnya.

Memasuki 2029, kinerja sistem dan outcome ditargetkan semakin efektif. Pada 2030, sistem penanganan stunting ditargetkan sudah terlembaga, adaptif dan berkelanjutan.

Dia menambahkan, kolaborasi dengan berbagai pihak juga dibutuhkan dalam menjalankan strategi itu. Salah satunya melalui kerja sama dengan Plan International Indonesia, yang memiliki program pengasuhan positif, sanitasi dan dukungan bagi pemerintah serta pemangku kepentingan.

"Dengan pendekatan itu, pencegahan stunting diarahkan tidak hanya pada persoalan asupan gizi. Perubahan perilaku keluarga, lingkungan sehat, akses layanan kesehatan dan keterlibatan ayah dan ibu menjadi bagian penting dalam menjaga tumbuh kembang balita di Kota Bandung," pungkasnya.