Akhirnya, Pemkab Cirebon Rotasi Mutasi Sejumlah Pejabat Eselon II

INILAHKORAN.ID – Pemkab Cirebon akhirnya melaksanakan rotasi dan mutasi pejabat setelah sebelumnya sempat tertunda cukup lama. Sejumlah jabatan strategis, khususnya eselon II yang sebelumnya diisi pelaksana tugas (Plt), kini resmi terisi pejabat definitif, Selasa 24 Februari 2026.

Dalam perombakan tersebut, posisi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) kini dijabat Dadang Raiman yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag). Sementara jabatan Kadisperindag diisi Suhartono yang sebelumnya merupakan staf ahli.

Hilman Firmansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Kadishub kini dipercaya mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP).

Di sektor lain, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Fajar Sutrisno, mendapat promosi sebagai Kepala Dinas Pariwisata. Sedangkan mantan Sekretaris Badan (Sekban) Bapenda, Mira, dilantik menjadi Sekretaris DPRD (Setwan) Kabupaten Cirebon.

rotasi juga terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik). Kabid SD, Andri Firmansyah, naik jabatan menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan. Sementara mantan Sekdis Disdik, Yadi Supriyadi, kini menjabat sebagai Sekretaris BKPSDM Kabupaten Cirebon.

Perubahan turut terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). Mantan Kabid Bina Marga, Iwan Santoso, dipromosikan menjadi Sekretaris DPKPP. Posisi Kabid Bina Marga kini diisi Reza yang sebelumnya menjabat Kabid PSDA, sementara jabatan Kabid PSDA dipercayakan kepada Bambang, mantan Kepala UPT Latbeng.

Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho, menyampaikan, rotasi dan mutasi ini merupakan tahap pertama. Menurutnya, masih akan ada tahap lanjutan karena proses pertimbangan teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum seluruhnya selesai.

“Ini tahap pertama karena akan ada lagi tahap selanjutnya. Masalahnya belum semua Pertek dari BKN keluar,” ujar Ade.

Dengan rotasi ini, Pemkab Cirebon diharapkan dapat mempercepat pengisian jabatan definitif dan meningkatkan efektivitas kinerja perangkat daerah, terutama pada posisi-posisi strategis yang sebelumnya diisi Plt.