Alihkan Semua Penerbangan Husein Sastranegara ke BIJB
Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Daddy Rohanady menilai opsi dialihkannya 100 persen penerbangan komersial dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, ke Band
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bandung – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Daddy Rohanady menilai opsi dialihkannya 100 persen penerbangan komersial dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, ke Bandara Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati akan mengakselerasi fungsi bandara di Kabupaten Majalengka tersebut. Frekuensi penerbangan di BIJB Kertajati akan menjadi lebih banyak.
Sebelumnya, dua opsi mendongkrak fungsi BIJB Kertajati guna menjadi pintu gerbang Jabar disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Senin (18/2/2019). Untuk opsi pertama, 100 persen penerbangan komersial di Bandara Husein Satraranegara dialihkan ke BIJB Kertajati. Sementara opsi lainnya, hanya separuh penerbangan yang dialihkan.
"Opsi pertama (100 persen dialihkan) pasti lebih akseleratif. Frekwensi penerbangan di BIJB Kertajati pasti menjadi lebih banyak," ujar Daddy kepada wartawan, Selasa (19/2/2019).
Daddy mengatakan, hal tersebut mirip dengan yang diberlakukan pada Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Memindahkan penerbangan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, kecuali untuk keperluan militer.
"Hal yang sama bisa di berlakukan karena Bandara Halim Perdanakusuma maupun Husen Sastranegara merupakan bandara enclave," katanya.
Namun menurut dia, ada hal lain yang harus segera dimatangkan dari BIJB Kertajati. Salah satunya, yaitu harus secepatnya memperpanjang runway agar dapat memenuhi maskapai penerbangan yang beroperasi di bandara tersebut.
"Kondisi eksisting 2.500 meter harus secepatnya ditambah 500 meter lagi. Dengan demikian, pesawat tipe boeing 777 bisa take-off dan landing secara leluasa," katanya.
Hal lainnya, BIJB Kertajati harus secepatnya memiliki asrama haji. Asrama haji sangat berguna dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan haji yang mau diberangkatkan dari bandara yang terletak di Majalengka tersebut. Terlebih di tahun 2019 ini ditargetkan BIJB Kertajati bisa melayani masyarakat yang hendak beribadah haji dan umroh.
"Dengan demikian jamaah umrah asal Jabar dan Jateng bagian barat yang amat sangat banyak itu bisa berangkat dari Kertajati," imbuhnya.
Selain itu, kata Dadi, akses menjadi bagian penting untuk mendorong fungsi BIJB. Karena itu, proyek Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) harus segera dituntaskan. " Dengan demikian, calon penumpang dari 27 kabupaten kota se-Jabar bisa menuju dan dari BIJB Kertajati dengan mudah," ucapnya.
Anggota Fraksi Gerindra ini menyampaikan, alotnya pembangunan proyek Cisumdawu lantaran terkendala dengan pembebasan lahan. Misalnya saja di Tahap I, terkait lahan IPDN yang hingga saat ini masih terhambat lantaran ada gugatan dari masyarakat.
"Lahan di Tahap II belum ada pembebasan. Pergeseran trase pasti butuh DED (Detailed Engineering Design). Pematangan trase dan pengukuran pasti juga butuh waktu, belum lagi sosialisasi ke masyarakat," paparnya.
Dengan belum rampungnya persoalan lahan tersebut, dia menilai, Tol Cisumdawu masih belum bisa tuntas dalam waktu dekat ini. Paling cepat, Daddy memprediksi, jalan tol sepanjang 60 kilometer yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa tersebut dapat diakses masyarakat dalam dua tahun ke depan.
"Jadi sekali lagi, menurut saya lahan masih belum beres dan butuh waktu. Saya prediksi Tol Cisumdawu baru selesai secara total dan bisa berfungsi paling cepat pada 2021," katanya.
Disinggung apakah Pemerintah Provinsi Jabar perlu memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor penerbangan, Daddy menilai, untuk menjadi Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) butuh modal besar untuk mewujudkannya.
"Selain itu, izin BUBU kan hanya diberikan oleh Kemenhub. Maukah Kemenhub memberi izin? Ini sangat bergantung pada political will pemerintah pusat," pungkasnya.
Editor : inilahkoran
