Amdal BDx Dikawal Akademisi

INILAH, Bandung - Air Waduk Jatiluhur menjadi salah satu pertimbangan penting di balik rencana pembangunan Data Center BDx di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. 

Di tengah kebutuhan industri digital yang terus tumbuh, muncul pertanyaan tentang seberapa jauh investasi dapat berjalan tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melibatkan Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Indonesia, Prof Zulys, untuk mengawal proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) proyek tersebut.

Pelibatan akademisi dilakukan untuk memastikan kajian lingkungan berlangsung terbuka, transparan, dan berbasis data ilmiah. Bagi Dedi, Amdal tidak semestinya berhenti sebagai dokumen administratif untuk memenuhi syarat investasi.

Meski kewenangan penerbitan izin Amdal berada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkepentingan memastikan investasi yang masuk tidak mengorbankan lingkungan maupun kebutuhan masyarakat.

Salah satu pembahasan utama adalah kebutuhan air untuk sistem pendingin pusat data. Dedi menyebut kuota air dari Waduk Jatiluhur yang dialokasikan untuk PDAM Purwakarta mencapai 3.000 liter per detik. Namun, pemanfaatannya saat ini baru sekitar 11 persen.

Sementara itu, kebutuhan operasional Data Center BDx diperkirakan mencapai 380 liter per detik. Jika kebutuhan tersebut terealisasi, pemanfaatan kuota air diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 25 persen. Dengan demikian, masih terdapat kapasitas cadangan yang cukup besar.

Prof Zulys menilai ketersediaan air dari Waduk Jatiluhur masih memadai untuk mendukung operasional pusat data tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat. Penggunaan air permukaan juga dinilai lebih aman dibandingkan eksploitasi air tanah yang dapat memicu penurunan muka air dan berpotensi mengganggu sumur warga.

“Ini kan airnya sudah ada, sudah melimpah. Apalagi kalau musim hujan, airnya malah terbuang. Makanya bangun Data Center di Jatiluhur, bukan di tengah pemukiman warga,” ujar Dedi dikutip dari akun media sosialnya, Minggu (4/10).

Namun, kecukupan air bukan satu-satunya persoalan. Dedi meminta proses Amdal tetap diuji secara kritis agar keputusan investasi tidak hanya bertumpu pada hitungan kebutuhan industri.

Karena itu, Prof Zulys diminta mendampingi DLH Kabupaten Purwakarta dalam menelaah dokumen Amdal. Kehadiran akademisi independen diharapkan dapat menguji berbagai kajian yang disampaikan, termasuk menelaah kembali hasil kajian konsultan lingkungan apabila diperlukan.

Prof. Zulys menyatakan kesiapannya. Menurutnya, keterlibatan akademisi penting agar keputusan mengenai proyek strategis tetap berpijak pada data ilmiah dan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.

Pembahasan tentang Data Center BDx kemudian beririsan dengan persoalan lain yang jauh lebih luas: kondisi kawasan hulu Sungai Citarum di Cisanti.

Dedi menyoroti degradasi sebagian kawasan tangkapan air akibat alih fungsi lahan menjadi pertanian sayuran. Perubahan fungsi tersebut dinilai dapat mengancam keberlangsungan sumber mata air yang menjadi bagian penting dari ekosistem hulu Citarum.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan rehabilitasi sekitar 2.000 hektare lahan negara di kawasan tersebut. Pemulihan diarahkan untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagai daerah resapan sekaligus penyangga ekosistem hulu Citarum.

Rehabilitasi itu tidak semata mengandalkan penanaman pohon. Masyarakat setempat, terutama buruh tani, akan dilibatkan sebagai penjaga kawasan hutan. Mereka diharapkan merawat tanaman sekaligus memastikan program penghijauan tidak berhenti setelah penanaman selesai.

Setiap pengelola lahan direncanakan memperoleh insentif sekitar Rp2,5 juta per bulan untuk merawat dua hektare kawasan. Skema tersebut dirancang agar pemulihan lingkungan berjalan beriringan dengan penghidupan masyarakat. (yuliantono/gin)