Angkot Akan Dihapus, Kota Bandung Siapkan Transportasi Terintegrasi dan Kendaraan Listrik

INILAHKORAN - Bandung - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan, penghapusan trayek angkutan kota (angkot) sedang menjadi wacana yang tengah dibahas oleh pemerintah kota bersama berbagai pihak. 

Menurutnya, penghapusan trayek angkot tidak bisa dilakukan tanpa menyiapkan moda transportasi pengganti.

"Kalau kita mau bicara soal penghapusan, tentu akan muncul pertanyaan penggantinya apa. Nah hal itu yang sedang kami rumuskan, termasuk juga membahas dasar hukum dari penghapusan trayek tersebut," kata Farhan pada Kamis 10 Juli 2025.

Ia menjelaskan, trayek angkot di Bandung tidak pernah diperbarui sejak 1984. Ia juga menilai, bahwa kondisi angkot saat ini sudah tidak layak sehingga banyak warga yang beralih ke moda transportasi lain.

Ia menegaskan, sopir angkot dan koperasi angkot sudah dilibatkan dalam proses perencanaan sistem transportasi baru. Termasuk usulan penggunaan kendaraan listrik, dan sistem angkot cerdas berbasis ride sharing.

"Bahkan beberapa koperasi angkot sudah mengusulkan jenis kendaraan listrik yang bisa digunakan. Konsepnya seperti layanan online, tapi satu mobil bisa diisi enam orang. Tidak melibatkan motor, karena motor bukan angkutan umum," ucapnya.

Farhan menyebut, wilayah Kota Bandung akan dibagi menjadi 30 zona atau wilayah kerja yang masing-masing setara dengan satu kecamatan. Angkot akan beroperasi secara terjadwal tanpa ngetem, dan wajib melakukan delapan kali perjalanan per hari dalam zona kerjanya.

"Misalnya dari Kecamatan Coblong ke Sumur Bandung, maka penumpang akan turun di titik akhir Coblong lalu menyambung ke wilayah Sumur Bandung," ujar dia.

Soal tarif, pihaknya menyebut angka sementara berada di kisaran Rp7.000 untuk satu kali tap. Sistem pembayaran akan terintegrasi dengan moda bus rapid transit (BRT). Jika penumpang berganti angkot dalam waktu kurang dari satu jam, tarif lanjutan hanya dikenakan 1,5 persen dari tarif awal.

"Kalau jeda antar tap lebih dari satu jam, maka dianggap perjalanan baru dan dikenakan Rp7.000 lagi," jelasnya.

Farhan juga menyampaikan, proyek ini membutuhkan kajian yang tidak singkat. Kajian ilmiah sudah tersedia, namun kajian hukum dan politik masih berlangsung. Pemerintah kota, juga menyiapkan skema subsidi senilai Rp150 miliar per tahun untuk mendukung sistem baru ini.

"Angka itu tidak besar dibandingkan BRT yang butuh Rp380 miliar per tahun. Pembangunan BRT akan dilakukan mulai 2025 sampai 2027, dan ditargetkan selesai dalam dua tahun," ungkap dia.

Hingga kini, nama resmi untuk program angkot cerdas ini belum ditentukan. Namun Farhan menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap transportasi umum agar penggunaan kendaraan pribadi, terutama motor bisa ditekan.

"Kalau sistemnya rapi dan angkotnya nyaman, masyarakat bisa meninggalkan motor. Karena selama ini kita tidak yakin dengan angkot kotor, semrawut, tidak nyaman. Bahkan bukan duduk, tapi seperti jongkok," tandasnya. *