Antisipasi Gejolak Imbas Penyesuaian Kuota Haji, Kemenag KBB Gandeng Ormas Islam

INILAHKORAN, Ngamprah - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tengah gencar melakukan sosialisasi alokasi kuota haji 2026 di wilayahnya.

Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi adanya gejolak menyusul adanya penurunan kuota haji di seluruh Indonesia, termasuk Bandung Barat.

Diketahui, kuota haji di Jawa Barat turun untuk tahun 2026 lantaran adanya perubahan distribusi oleh pemerintah pusat. 

Di Jawa Barat, kuota haji turun sebanyak 29.643 orang dari tahun sebelumnya sebanyak 38.723 orang. Sementara untuk Kabupaten Bandung Barat turun hingga 88,1 persen dari 1.066 menjadi 130 orang.

"Kami dari Kementerian Agama sebetulnya tidak ada urusan terkait haji, tapi kami harus membantu melakukan koordinasi agar dengan adanya kebijakan baru ini tidak memicu gejolak seperti yang terjadi di daerah lain," kata Plt Kemenag KBB, H. Mukti Hartono dalam kegiatan sosialisasi alokasi kuota haji 2016 di Aula Kemenag KBB, Rabu 26 November 2025.

Sebab, di daerah lain sudah terjadi gejolak terkait adanya penyesuaian kuota haji. Oleh karena itu, pihaknya berkewajiban untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas masyarakat, khususnya calon jemaah haji.

"Di daerah lain sudah terjadi gejolak terkait adanya penyesuaian kuota haji. Kami sebenarnya tidak ada hak untuk berbicara soal haji, tapi kami punya kewajiban untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas," jelasnya.

Kepala Seksi (Kasi) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag KBB, H. Enjah Sugiarto mengatakan, kegiatan sosialisasi ini merupakan agenda keempat setelah sebelumnya mengundang Kepala KUA, KBHU, hadir juga di acara FKUU di Gununghalu dan hari ini merupakan yang keempat terkait alokasi kuota haji 2026.

"Nah kenapa kita perlu menghadirkan hari ini para ormas Islam, karena akan banyaknya calon jemaah haji yang merasakan kekecewaan, pergeseran estimasi keberangkatan mereka dan kebijakan berdasarkan waiting list," kata Enjah.

Menurutnya, hal tersebut tak cukup hanya disentuh dengan aturan saja. Namun, perlu ada sentuhan ruhani keimanan bahwa haji itu adalah panggilan dari Allah Ta'ala.

"Itu ahlinya bukan di kami melainkan ormas Islam, sehingga hari ini tujuan kita mengundang ormas Islam untuk membantu kita menjaga kondusifitas di Bandung Barat khususnya dan umumnya di Bandung Barat," tuturnya.

Di Jawa Barat, ungkap Enjah, banyak yang terdampak dari kebijakan ini baik yang awalnya akan berangkat di tahun 2026 ataupun yang akan menunggu berangkat di tahun 2030 digeser jadi 2034.

"Nah ini yang kami rasa perlu untuk melibatkan ormas Islam dengan menyentuh ruhani dan keimanan calon jemaah haji," ungkapnya.

Enjah menyebut, untuk calon jemaah haji Bandung Barat dalam waiting list per Senin kemarin itu sebanyak 21.765 orang. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dari awalnya kuota sebanyak 130 urut proporsi dan lansia sebanyak 65 orang.

"Jumlah 195 ini kemudian kita verifikasi, pertama untuk lansia kita pastikan mereka bukan jemaah yang sudah meninggal. Kedua ada proteksi 18 tahun, artinya jemaah yang hendak pergi haji kedua kalinya baru bisa berangkat setelah jeda minimal 18 tahun sejak pelaksanaan haji pertama," bebernya.

Kemudian, lanjut Enjah, ada jemaah yang menunda keberangkatan. Misalkan, karena alasan sedang hamil, kondisi ekonomi dan lainnya sehingga setelah diverifikasi dari 195 hari ini hanya 167 orang dengan rincian 105 porsi urut dan 62 porsi lansia.

"Sisanya karena tadi sudah ada yang meninggal, menunda keberangkatan atau yang terkena proteksi 18 tahun keberangkatan haji," ujarnya.***