Aroma Rotasi Mutasi Mulai Tercium, Puluhan Pejabat Eselon II Pemkab Cirebon Diwawancara

INILAHKORAN, Cirebon - Puluhan pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Cirebon mengikuti uji kompetensi (ujikom) tahap kedua. 

Ujikom kali ini ada sesi terakhir, yaitu tes wawancara, bertempat di salah satu hotel di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon.

Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon,  Hendra Nirmala melalui Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan, Akhmad Rodi Sakho, Rabu 13 November 2024. Menurutnya, hanya 20 pejabat eselon II yang mengikuti ujikom. Mereka sedang dievaluasi, sejauh mana kinerjanya selama ini.

Namun menurut Sakho, pelaksanaan ujikom ini bisa dilakukan terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama. Ini berlaku bagi mereka yang telah memenuhi syarat dan sudah mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri.

"Artinya, apa yang dilaksanakan ini sudah sesuai dengan apa yang sudah diarahkan oleh Kemendagri. Kalau berbicara sempat tertunda, seluruh proses pengajuan persetujuan tertunda itu karena ada masa transisi pimpinan di pusat," ungkapnya.

Sakho menjelaskan, untuk tes wawancara masing-masing peserta akan diberikan waktu selama 10-15 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anggota Pansel. Dipastikan, ada beberapa kriteria yang akan ditanyakan dan para peserta harus menjawab secara singkat, tegas dan lugas

"Ini untuk mengukur tingkat kompetensi pegawai. Apakah sudah sesuai dengan standar kompetensi jabatannya. Tujuannya untuk bahan evaluasi kinerja dan memetakan kompetensi pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi” jelasnya.

Sementara itu, Sekban BKPSDM, Ade Nugroho menyebutkan hasil uji kompetensi ini selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan rotasi dan mutasi. Namun dirinya belum bisa memastikan, apakah rotasi mutasi akan dilakukan bulan ini atau nanti. Karena beredar kabar, rotasi mutasi akan dilakukan sebelum Pilkada.

"Waduh kita belum tahu kapan rotasi mutasi akan dilakukan. Izin dari BKN dan Kemendagri saja lama. Jadi kita masih menunggu izin, ini kan baru ujikom saja," tukasnya.