ASN Dikepung Aturan Vape

INILAH, Bandung - Kebiasaan mengisap rokok elektrik atau vape di kalangan pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mendapat perhatian serius. Bukan sekadar urusan kesehatan, penggunaan perangkat tersebut kini masuk dalam radar pengawasan kedisiplinan aparatur, menyusul potensi penyalahgunaannya sebagai sarana peredaran narkotika.

Pemprov Jabar tengah menyiapkan aturan khusus yang melarang penggunaan vape bagi seluruh pegawai, mulai dari pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hingga tenaga non-ASN. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut bahkan berpotensi berujung pada sanksi disiplin.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan, penyusunan surat edaran (SE) larangan vape masih dikoordinasikan dengan sejumlah pihak. Sosialisasi awal telah dilakukan melalui media publikasi dan penyebaran flyer bertajuk ASN Jawa Barat Tanpa Vape.

"Yang jelas, kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kita pun sebagai ASN pasti melakukan larangan. Sebetulnya rencana surat edaran terkait hal itu sudah diterbitkan," ujar Dedi, Kamis (12/11).

Rencana pelarangan tersebut turut mempertimbangkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan pada 6 November 2026.

Dalam fatwa tersebut, MUI mengharamkan penggunaan, produksi, hingga perdagangan vape. Pertimbangannya mencakup dampak terhadap kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan perangkat sebagai media peredaran narkotika.

Bagi Pemprov Jabar, persoalan vape tidak lagi sebatas kebiasaan merokok. Ada risiko lain yang dinilai perlu diantisipasi, terutama ketika perangkat tersebut berpotensi disalahgunakan dan menyeret aparatur pada persoalan yang lebih serius.

"Vape ini tidak hanya berisiko bagi kesehatan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika. Sehingga, kondisi tersebut dapat mengganggu disiplin dan juga keteladanan sebagai ASN," ucapnya.

Karena itu, aturan yang tengah disiapkan tidak akan membedakan status kepegawaian. Seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Jabar akan masuk dalam cakupan kebijakan tersebut.

Selain melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat, pelarangan diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, memperkuat penerapan kawasan tanpa rokok, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat.

"Tujuannya memang untuk melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkotika, termasuk juga menegakkan kawasan tanpa rokok dan membangun budaya kerja. Seluruh ASN, baik PNS, PPPK, maupun pegawai non-ASN, berlaku semuanya," katanya. (yuliantono/gin)