Genting Terkirim Bayaran Tersendat

INILAH, Bandung - Tumpukan genting sudah disiapkan. Truk-truk pengangkut pun telah bersiap mengantarkan pesanan ke sejumlah daerah. 

Namun, perjalanan belum juga dimulai. Kepastian lokasi tujuan yang belum rampung membuat distribusi tersendat, sementara para sopir dan kernet masih menunggu hak pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka siapkan.

Persoalan itu mencuat dalam pelaksanaan program Gentingisasi Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Keterlambatan pembayaran sopir dan kernet truk bahkan menjadi sorotan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beberapa waktu lalu.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun turun tangan meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait. Ia meminta Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman, Bupati Majalengka Eman Suherman, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, serta unsur terkait membenahi persoalan administrasi dan distribusi.

Dedi awalnya mempertanyakan keluhan para sopir yang belum menerima pembayaran, padahal armada mereka telah disiapkan untuk mengangkut genting.

"Kenapa ada kemarin ada yang teriak-teriak sopir belum dibayar?" tanya Dedi, dikutip dari akun media sosialnya, Kamis (12/11).

Jawaban yang muncul justru mengarah pada persoalan di luar ketersediaan anggaran. Herman menjelaskan, dana untuk membayar ongkos angkut sebenarnya sudah tersedia di koperasi. Hanya saja, sebagian truk belum bisa diberangkatkan karena belum memiliki kepastian lokasi pengiriman.

"Uang untuk bayar sopir sudah ada, Pak. Masalahnya secara administrasi yang bersangkutan kan keluar mobilnya terus mau dikirim ke mana? Salah satunya karena target sasarannya belum jelas," jelas Herman.

Ketidakpastian tersebut berkaitan dengan proses tender toko bahan bangunan di sejumlah daerah yang belum selesai. Dua wilayah yang disebut masih menghadapi persoalan itu adalah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Kuningan.

Akibatnya, toko-toko yang semestinya menjadi tujuan distribusi belum bisa menerima pasokan genting. Situasi tersebut membuat koperasi kesulitan memastikan jadwal pengangkutan sekaligus memproses pembayaran ongkos kirim.

"Bogor, Kuningan ini tendernya belum selesai. Karena tendernya belum selesai, maka toko bangunannya belum bisa menerima genting," katanya.

Persoalan jumlah sopir yang belum dibayar juga menjadi perhatian Dedi. Angka yang semula diperkirakan mencapai 146 truk ternyata perlu diluruskan setelah dilakukan pengecekan bersama.

"Yang belum dibayar berapa truk yang sekarang? Kemarin ada 146 kurang lebih," tanya Dedi.

Bupati Majalengka Eman Suherman kemudian menyampaikan bahwa jumlah truk yang belum menerima pembayaran tercatat sebanyak 85 unit.

"146, Pak. Belum dibayar mah 80 ternyata. 85 truk," kata Eman.

Bagi Dedi, persoalan tersebut harus segera dituntaskan agar tidak berkembang menjadi anggapan bahwa pemerintah daerah tidak menyediakan anggaran untuk membayar para pekerja angkutan.

Dia bahkan mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas belum jelasnya tujuan distribusi. Dalam dialog tersebut, penjelasan mengarah pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di bawah Balai Besar Kementerian PKP yang menangani aspek teknis kegiatan.

Dedi menegaskan, pemerintah daerah sebenarnya telah memberikan dukungan untuk menggerakkan kembali industri genting lokal. Pemprov Jabar bersama Pemerintah Kabupaten Majalengka juga telah memfasilitasi pembiayaan koperasi melalui perbankan.

Herman menjelaskan, koperasi memperoleh fasilitas pembiayaan dari Bank bjb dan Bank Majalengka. Dana tersebut disiapkan sebagai modal kerja untuk memenuhi kebutuhan pengadaan genting dalam program Gentingisasi.

"Uangnya sudah diserahkan, sudah ditransfer," kata Herman.

Dukungan pemerintah, menurut Dedi, tidak hanya berhenti pada penyediaan modal. Perbaikan akses jalan menuju sentra produksi, perlindungan asuransi, peningkatan kualitas produk, pemenuhan standar nasional Indonesia (SNI), hingga fasilitas pinjaman juga telah disiapkan.

"Peran kita sebagai pemerintah kan saya sudah jelas. Satu, jalan menuju lokasi di-hotmix biar mobil angkut genting tidak pecah. Dua, diasuransikan. Tiga, koperasinya dikasih pinjaman," tegasnya.

Karena itu, ia meminta persoalan administratif tidak menjadi penghambat bagi seluruh mata rantai produksi dan distribusi. Mekanisme pengiriman juga perlu dibenahi agar lebih sederhana dan efisien.

Dedi menginginkan perajin maupun pabrik genting dapat mengirimkan produknya langsung ke toko atau lokasi penerima. Skema tersebut diharapkan memangkas rantai distribusi, menekan biaya angkut, sekaligus mempercepat penyaluran barang.

Program Gentingisasi sendiri melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, Pemprov Jabar, pemerintah kabupaten, koperasi, perajin, hingga toko bahan bangunan. Koordinasi antarpihak menjadi kunci agar program tidak berhenti hanya karena persoalan administrasi dan kepastian tujuan pengiriman.

Dedi memastikan program tersebut harus tetap berjalan. Selain mendukung agenda pembangunan perumahan, Gentingisasi diharapkan menjadi kesempatan untuk menghidupkan kembali industri genting lokal di Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, dan Plered, Kabupaten Purwakarta.

Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya genting yang diproduksi atau truk yang disiapkan. Hak para pekerja yang berada di garis depan distribusi juga harus dipastikan terpenuhi.

"Jangan sampai ada yang tersakiti, apalagi rakyat, apalagi sopir dan kernet. Harus kami lindungi," pungkasnya. (yuliantono/gin)