Bacaleg dari Partai Nasdem dan PDIP Daftar ke KPU Kabupaten Bandung

INILAHKORAN, Soreang - Hari ini dua partai politik peserta Pemilu 2024 mendaftarkan Bacaleg ke KPU Kabupaten Bandung. Kedua partai tersebut yakni PDIP dan Nasdem.

Beragam cara dilakukan partai politik untuk menarik perhatian masyarakat, saat mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) ke KPU Kabupaten Bandung di Kecamatan Soreang. Seperti yang dilakukan rombongan DPC PDIP Kabupaten Bandung yang datang dengan iring-iringan kesenian Singa Depok. Para pengurus partai mengantarkan 55 orang Bacaleg.

"Hari ini kami menyampaikan berkas pendaftaran ke KPU Kabupaten Bandung. Target kami 10 kursi di DPRD. Harapan kami dapat tambahan kursi lagi, dari sekarang tujuh menjadi 10. Hasil survei nasional terhadap PDIP yang cukup baik semoga menjadi efek dominonya," kata Ketua DPC PDIP Kabupaten Bandung Harjoko Sangganagara B Sugiatmo di KPU Kabupaten Bandung di Soreang, Kamis 11 Mei 2023.

Baca Juga : DLHK Kota Bandung: Zona Satu TPA Sarimukti Bakal Kembali Dibuka

Dikatakan Harjoko, ke 55 orang Bacaleg yang hari ini ia antarkan ke KPU ini telah melalui proses penjaringan. Proses penjaringan ini dilakukan pihaknya selama kurang lebih 2 tahun. Kata dia, dari 55 orang Bacaleg ini, sebagian besar adalah wajah baru dan ada kalangan milenial yang tersebar disemua daerah pemilihan (dapil).

"Wajah barunya banyak, kalau yang maju lagi kan jumlah kursi itu tujuh, satu maju ke DPRD Jabar dan yang enam maju lagi di DPRD Kab Bandung," ujarnya.

Hal senada dikatakan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bandung Agus Yasmin. Dia menegaskan, partai Nasdem memiliki target 10 kursi di DPRD Kabupaten Bandung. Pencalegan di Partai Nasdem ini  melalui proses panjang sejak setahun lalu. Proses pencalonan dilakukan para ketua partai tingkat kecamatan. Kemudian diantarkan ke DPD lalu diserahkan kepada DPW. Partai ini datang ke KPU Kabupaten Bandung dengan menggunakan andong atau delman.

Baca Juga : Bisa Bertahan Selama 61 Tahun, Ema Sumarna Berharap Anggota KPKB Semakin Banyak

"Setelah selesai dilakukan musyawarah oleh para ketua DPC tingkat kecamatan dipimpin oleh Bapilu. Ini untuk menentukan nomor urut, nah setelah itu baru kami serahkan kepada DPW. Jadi kami di DPD tidak bisa mencoret nama seseorang," ujar Agus.