Bakal Bangun 2 Ribu Rumah, Prabowo Siapkan Satgas Khusus Pemulihan Bencana Sumatera

INILAHKORAN.ID - Presiden Prabowo Subianto menyiapkan langkah lanjutan penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. 

Pemerintah berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Rencana tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, utusan khusus Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Senin. Presiden menilai kondisi pascabencana saat ini relatif terkendali sehingga pemerintah dapat mulai memfokuskan diri pada pemulihan jangka menengah dan panjang.

“Situasi sudah terkendali. Saya terus memantau dan kita sudah merencanakan segera membentuk lembaga, apakah berupa badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Prabowo di hadapan peserta sidang.

Sejalan dengan penanganan masa tanggap darurat, Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memulai pembangunan sekitar 2.000 unit hunian bagi warga terdampak bencana. Rumah-rumah tersebut diproyeksikan menjadi hunian tetap bagi para pengungsi yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang dan longsor.

“Saya mendapat laporan dari Menteri Perumahan, mulai minggu ini pembangunan 2.000 rumah sudah berjalan. Rumah ini kemungkinan langsung menjadi hunian tetap,” katanya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah memiliki kapasitas anggaran yang cukup untuk membiayai proses pemulihan pascabencana di Sumatera. Menurutnya, upaya efisiensi anggaran dan pengetatan pengawasan membuat negara memiliki ruang fiskal yang memadai.

“Karena kita lakukan efisiensi dan menekan kebocoran, sekarang kita punya dana yang cukup,” tegas Presiden.

Selain itu, pemerintah pusat juga telah menyalurkan dana operasional taktis langsung ke daerah terdampak. Bantuan tersebut diberikan di luar anggaran pemulihan utama untuk mempercepat respons pemerintah daerah.

“Semua gubernur di wilayah terdampak saya perintahkan menerima dana operasional Rp20 miliar. Sementara untuk bupati dan wali kota di 52 kabupaten/kota terdampak, masing-masing Rp4 miliar. Tiga hari setelah instruksi, dananya sudah diterima,” ungkap Prabowo.