INILAHKORAN, Ngamprah - Polemik tenaga kerja kontrak atau TKK di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat alias KBB masih belum mendapatkan titik temu.
Pasalnya, Pemda Kabupaten Bandung Barat masih belum menemukan solusi yang tepat agar polemik TKK di KBB bisa diselesaikan dengan baik tanpa merugikan berbagai pihak.
Pelaksana Tugas Bupati KBB, Hengky Kurniawan mengatakan, pihaknya masih mencari solusi yang tepat untuk persoalan gaji para tenaga honorer di Pemkab Bandung Barat.
Kendati begitu, dirinya tetap optimis kondisi tersebut akan terpecahkan dalam APBD perubahan nanti.
"Jadi optimis selalu ada solusi. Di anggaran perubahan juga kita akan mencari solusi dari permasalahan yang ada," katanya kepada wartawan.
Ia menyebut, dalam dua hari terakhir ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD KBB sudah melakukan rapat perihal APBD 2022.
"Hasilnya nanti akan dirapatkan juga di internal Pemda KBB," sebutnya.
Menurutnya, persoalan gaji untuk para TKK menjadi kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing yang tentunya harus dikoordinasikan dengan TAPD.
"Jadi kita berbagi, saya ada pada kebijakan yang global. Artinya kebutuhan di masing masing OPD, termasuk gaji TKK dan tinggal bagaimana komunikasi dengan TAPD," tuturnya.
"Makanya, kemarin ada beberapa OPD menyampaikan keluh kesah, ini mau kita rapatkan. Seperti apa koordinasi dan komunikasi antara TAPD dengan OPD selama ini terjalin," sambungnya.
Oleh karenanya, ia pun meminta agar permasalahan TKK ini bisa teratasi para OPD harus kompak.
"Intinya dalam kondisi seperti ini pesan saya kita harus kompak selalu, jangan sampai ada ego dari masih-masing OPD. Insyaallah kita akan duduk bareng," ucapnya.
Seperti diketahui, Pemda KBB saat ini tengah dilanda krisis anggaran yang berdampak pada gaji para TKK KBB yang hanya dianggarkan sembilan bulan gaji. Sedangkan, untuk tiga bulan ke depan gaji untuk para TKK tersebut belum dianggarkan.*** (agus satia negara).