Bangunan Mangkrak Hambat Pendidikan Tinggi Berkualitas
Masih banyaknya bangunan perguruan tinggi yang mangkrak menjadi masalah dalam mewujudkan pendidikan tinggi berkualitas di era revolusi industri 4.0.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Jakarta – Masih banyaknya bangunan perguruan tinggi yang mangkrak menjadi masalah dalam mewujudkan pendidikan tinggi berkualitas di era revolusi industri 4.0.
Alih-alih memenuhi sarana dan prasarana termutakhir, pemerintah masih dibebani pekerjaan rumah, baik untuk meneruskan pembangunan gedung berstatus KDP (konstruksi dalam pengerjaan), maupun memenuhi kekurangan kebutuhan infrastruktur di berbagai perguruan tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,7 trilin pada tahun 2019 untuk merevitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi.
Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti (SDID) Kemenristekdikti Ali Ghufron Mukti mengatakan, anggaran tersebut akan dibagi menjadi lima skema pembiayaan program, salah satu yang menjadi prioritas yakni menyelesaikan 38 gedung mangkrak atau KDP di perguruan tinggi negeri (PTN).
“Anggaran tersebut dialokasikan, yaitu untuk 11 PTN 3T dan LLDikti sebesar Rp150 miliar, 7 PTN melalui SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) sebesar Rp498 miliar, revitalisasi 7 LPTK sebesar Rp73,6 miliar, pembangunan 12 PTN melalui PHLN (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri) sebesar Rp370,43 miliar, dan sisanya Rp1,6 triliun untuk menyelesaikan 38 KDP oleh PUPR," kata Ghufron di Jakarta, Rabu (23/1/2019).
Dia melanjutkan, alokasi sarana dan prasarana pendidikan tinggi tahun ini cukup besar setelah tiga tahun terakhir anggaran yang tersedia relatif sedikit. Kendati demikian, agar anggaran dapat terserap dengan efektif, Kemenristekdikti memiliki strategi dengan cara membagi zona prioritas pendanaan sarpras.
Prioritas pertama, yakni zona merah di mana kriteria penerimanya adalah PTN Satker di daerah 3T, PTN yang belum memiliki gedung pembelajaran, dan LLDikti yang belum memiliki gedung perkantoran. Kedua, zona kuning, yaitu PTN satker baru wilayah non-3T, PTN Satker lama wilayah 3T dan non-3T, dan LLDikti belum memenuhi kebutuhan minimal sarpras. Zona merah dan kuning ini akan diselesaikan menggunakan dana APBN, SBSN, dan PHLN. Sedangkan zona hijau adalah untuk PTN BLU, dan terakhir adalah zona biru yang merupakan PTN-BH yang akan menggunakan strategi pendanaan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan PHLN.
“Kami mendorong masing-masing pimpinan perguruan tinggi dan LLDikti rutin melakukan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi supaya dana yang diberikan benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Pengalaman kami kemarin, ada beberapa perguruan tinggi yang sudah diberi anggaran sarpras, tetapi serapannya rendah,” tambah Dirjen Ghufron.
Selain itu, pemerintah kini mulai fokus terhadap pembangunan sarpras pada bidang vokasi dan seni. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir dalam arahannya mengatakan, sarpras pada pendidikan vokasi era revolusi industri 4.0 harus memenuhi pembelajaran dan praktik yang modern. Terkait dana yang relatif besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihaknya pun telah mengajukan anggaran, dan diharapkan bisa direalisasikan tahun depan.
“Fokus pembangunan sarpras pendidikan vokasi sendiri terdapat di politeknik, universitas, juga institut. Sementara untuk mengembangkan kebudayaan Indonesia ini diprioritaskan di perguruan tinggi seni, seperti ISI dan ISBI. Masing-masing perguruan tinggi seni tersebut harus mampu menunjukkan keunikan dan keunggulannya,” kata Nasir.
Editor : inilahkoran
