Banyak Warga Miskin di Kabupaten Cirebon Tidak Masuk DTKS, Ini Kata Pj Bupati

INILAHKORAN, Cirebon - Persoalan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD di Kabupaten Cirebon terus bergulir. Pasalnya, banyak warga miskin di Kabupaten Cirebon tidak masuk DTKS. 

Pemkab Cirebon pun diminta turun tangan untuk segera menyelesaikan persoalan banyak warga miskin di Kabupaten Cirebon tidak masuk DTKS tersebut.

Menanggapi masalah itu, Pj Bupati Cirebon Wahyu Mijaya mengatakan, secara ketentuan PBI APBD atau APBN salah satunya terdaftar di DTKS. Untuk itu, pemerintahan daerah membuat instruksi untuk pelayanan harus mengutamakan yang masuk DTKS.

"Kalau misalnya banyak warga miskin di Kabupaten Cirebon tidak masuk DTKS, solusinya tidak sulit.  Mereka bisa masuk di forum Musdes dengan meyakinkan agar masuk DTKS, dan itu kan dilakukan secara periodik," kata Wahyu, Kamis 8 Agustus 2024.

Itu artinya, lanjut Wahyu, jangan sampai warga miskin yang membutuhkan harus menunggu sakit terlebih dahulu. Maka mulai dari sekarang, kalau memang merasa tidak mampu atau masuk kategori warga miskin segera masuk ke dalam proses Musdes. Sehingga pada saat musdes bisa menjadi bagian DTKS.

"Mari bersama-sama membenahi DTKS. Kita harus saling sinergis sesuai dengan kewenangannya, mulai dari desa, termasuk tiga SKPD yang mendapat instruksi terkait BPJS PBI,  yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Disdukcapil," ungkapnya.

Wahyu memastikan, pihaknya akan selalu berkonsultasi juga dengan pimpinan DPRD. Hal itu berkaitan dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Saat ini program sedang berjalan dan nantinya akan ada evaluasi. Hasilnya, akan muncul apa yang harus diperbaiki dari kebijakan yang sedang berjalan saat ini.

"Tahun ini kita memiliki kuota 355 ribu untuk BPJS PBI. Namun, di bulan Mei kuota tersebut habis. Sebelum bisa menambah kuota, jangan sampai membuka ruang baru dan akan gagal bayar. Nanti akan malah akan menjadi temuan baru," jelasnya.

Wahyu menambahkan, Pemkab Cirebon saat ini  tengah melakukan pemadanan data. Dengan begitu data yang ada benar-benar valid. Selain itu,  pihaknya akan selalu berkonsultasi dan berdiskusi dengan pimpinan DPRD. Ini agar arah kebijakan bisa sejalan antara eksekutif dan legislatif.