Batas HGU Menunggu Kepastian

INILAH, Bandung - Persoalan lahan di Pangalengan, Kabupaten Bandung, belum menemukan titik akhir. Di antara kepentingan pengelolaan perkebunan dan aktivitas masyarakat, kepastian batas serta status tanah menjadi hal penting untuk mencegah konflik berkepanjangan.

Upaya mencari jalan tengah kembali ditempuh melalui audiensi antara PTPN I Regional 2 dan Aliansi Petani Pangalengan (APP) di Aula Kecamatan Pangalengan, Jumat (6/11). Pertemuan tersebut mempertemukan kedua pihak untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mencari solusi melalui musyawarah.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Tri Suhartanto memimpin langsung audiensi tersebut. Dia didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyama dan perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung, Aria Wijaya. Sejumlah perwakilan PTPN I Regional 2 dan APP juga hadir dalam pertemuan itu.

Tri menegaskan, kepolisian hadir sebagai pihak netral untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Setiap pihak dipersilakan menyampaikan pandangan agar persoalan dapat dibicarakan secara terbuka.

“Kami hadir sebagai pihak yang netral untuk menjaga situasi tetap kondusif. Silakan masing-masing perwakilan menyampaikan pendapat agar dapat ditemukan kesepakatan bersama,” ujar Tri.

Sejumlah persoalan menjadi pembahasan, mulai dari status Hak Guna Usaha (HGU), batas lahan, hingga kesesuaian pemanfaatan tanah dengan tata ruang. Persoalan tersebut membutuhkan kejelasan administrasi dan pengukuran di lapangan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Perwakilan BPN Kabupaten Bandung menyatakan akan melakukan pengecekan dan verifikasi status serta peruntukan lahan. Salah satu fokusnya memastikan batas antara tanah yang masuk wilayah HGU PTPN dan lahan di luar HGU.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyama menyampaikan, seluruh aspirasi yang muncul dalam audiensi akan ditampung dan diteruskan kepada Bupati Bandung untuk menjadi bahan pembahasan lebih lanjut.

Musyawarah tersebut akhirnya menghasilkan sejumlah kesepakatan. PTPN I Regional 2 dan APP sepakat menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas wilayah. Kedua pihak juga dapat menjalankan aktivitas seperti biasa tanpa gangguan dari pihak mana pun.

(dani r nugraha/gin)