Beda Pandangan dengan Dedi Mulyadi, Gubernur Jateng Tak Mau Siswa Nakal Ikut Pendidikan Militer di Barak TNI

INILAHKORAN - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menerapkan pendekatan pendidikan karakter berbasis pelatihan militer untuk siswa bermasalah. 

Ahmad Luthfi mengatakan Pemprov Jateng memilih menegakkan aturan hukum yang berlaku dalam menangani kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar.

"Sudah ada payung hukumnya, mengapa harus membuat skema baru? Kami cukup mengikuti ketentuan yang berlaku," kata Luthfi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Luthfi menjelaskan bahwa jika seorang pelajar yang telah memenuhi batas usia hukum terbukti melakukan tindak pidana, maka proses penegakan hukum harus dilakukan secara tuntas sebagai bentuk pertanggungjawaban dan efek jera.

"Jika anak sudah cukup umur, 12 tahun ke atas, dan melakukan tindak pidana, maka harus diproses hukum. Di Jateng, pendekatan itu sudah kami jalankan dan terbukti efektif," ujarnya.

Namun, untuk anak di bawah umur, Luthfi menilai pendekatan pembinaan tetap menjadi langkah utama. Dalam hal ini, peran guru dan orang tua sangat penting untuk membantu membentuk kembali perilaku siswa yang menyimpang.

"Kalau masih di bawah umur, masih menjadi tanggung jawab guru dan orang tua. Tak perlu pendekatan berlebihan," tegasnya.

Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berencana menerapkan pendidikan karakter dengan menempatkan siswa bermasalah di barak militer mulai 2 Mei 2025. 

Program ini diklaim akan dilaksanakan secara bertahap di wilayah-wilayah rawan dan melibatkan kerja sama dengan TNI dan Polri.

Menurut Dedi, puluhan barak militer telah disiapkan untuk menampung para siswa yang akan menjalani pendidikan disiplin tersebut, sebagai bagian dari pembentukan karakter.

Namun, pendekatan tersebut menuai beragam respons. Sementara Pemprov Jawa Barat melihat program itu sebagai solusi, Pemprov Jawa Tengah lebih menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peran institusi pendidikan dalam menangani masalah siswa.