Tuduh Ada Oknum eks Militer yang Tolak MBG, BEM Bersatu Bawa Nama Ketua UGM

INILAHKORAN, Bandung - Akhir pekan kemarinbanyak kelompok mahasiswa yang melakukan demo di Jakarta untuk menyuarakan protes mereka termasuk meminta agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dihentikan.

Namun ada yang menuduh bahwa aksi protes mahasiswa terkait Program MBG ino telah disetir oleh oknum-oknum tertentu termasuk mantan militer.

Kini aliansi mahasiswa yang menamakan kelompok mereka BEM Bersatu menduga ada oknum mantan petinggi militer, yakni Jenderal TNI (Purnawirawan) SS di balik gerakan penolakan MBG.

Juru bicara BEM Bersatu Rahmat Djimbula menjelaskan salah satu indikasi terlihat dari kepemilikan mobil mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada Tiyo Ardianto yang belakangan mengkritik Program tersebut.

“Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu," tuduh Rahmat.

Rahman melanjutkan, "mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama SN, adik Letjen TNI Purnawirawan SS, yang merupakan besan Jenderal TNI Purnawirawan AP, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024."

"Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan AW, di tengah massa aksi,” tambah Rahmat.

Dugaan keterkaitan di antara keduanya diperkuat oleh kehadiran Tiyo dalam forum yang sama dengan purnawirawan tersebut.

“Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 bersama sejumlah tokoh, seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa," terangnya.

"Dalam forum yang sama, Letjen TNI Purnawirawan SS juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati,” tambah Rahmat.

BEM Bersatu juga menolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis dalam melakukan demo.

“Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu,” katanya.

BEM Bersatu mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Menurut aliansi itu, di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama.

BEM Bersatu juga menyatakan menolak narasi krisis yang, menurut mereka, tidak berbasis data utuh. 

Hal itu dinilai berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting, seperti pemberantasan korupsi.***