Berpengalaman Jadi Kepala Desa, Bupati Dadang Minta Kades Jaman Now Lebih Sadar Hukum
Pengalamannya yang pernah menjabat sebagai kepala desa (Kades), Bupati Bandung Dadang Supriatna hafal sekali masalah pemerintahan desa.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung- Pengalamannya yang pernah menjabat sebagai kepala desa (Kades), Bupati Bandung Dadang Supriatna hafal sekali masalah pemerintahan desa.
Namun tentunya, kondisi pemerintahan desa saat ini berbeda dengan dulu, salah satunya, Kades jaman "now" harus meningkatkan kesadaran hukum, khususnya dalam pengelolaan keuangan.
“Sadar hukum penting dimiliki para pemimpin, termasuk kepala desa. Desa sekarang beda dengan waktu saya dulu jadi kades. Waktu itu anggarannya paling hanya lima juta per tahun, nah sekarang bisa rata-rata 2 miliar per desa. Peningkatan anggaran, harus diiringi peningkatan kesadaran hukum,” kata Dadang usai membuka acara Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa (Kepala Desa Sadar Hukum) di Hotel Sutan Raja, Soreang, Senin (22/11/2021).
Baca Juga: Dadang Supriatna Janjikan Dunia Pendidikan Bebas Pungli
Besarnya bantuan anggaran desa dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Sehingga, kades harus memiliki pemahaman yang benar tentang administrasi pengelolaan keuangan. Kata dia, diperlukan peran pembinaan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), untuk menghindarkan kades dari kesalahan administrasi pelaporan.
Pembinaan sadar hukum dan administrasi, tutur pria yang akrab disapa Kang DS itu, juga perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat, ucapnya, harus mengetahui berapa anggaran yang diterima, berapa jumlah pendapatan, alokasinya seperti apa, semua diinformasikan kepada masyarakat.
Pekerjaan yang baik tanpa diikuti administrasi yang baik, lanjutnya, akan menimbulkan permasalahan. Jadi pekerjaan yang sudah baik, harus dilengkapi dengan administrasi laporan pertanggungjawaban yang baik pula.
Besarnya bantuan anggaran desa dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Sehingga, kades harus memiliki pemahaman yang benar tentang administrasi pengelolaan keuangan. Kata dia, diperlukan peran pembinaan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), untuk menghindarkan kades dari kesalahan administrasi pelaporan.
Pembinaan sadar hukum dan administrasi, tutur pria yang akrab disapa Kang DS itu, juga perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat, ucapnya, harus mengetahui berapa anggaran yang diterima, berapa jumlah pendapatan, alokasinya seperti apa, semua diinformasikan kepada masyarakat.
Pekerjaan yang baik tanpa diikuti administrasi yang baik, lanjutnya, akan menimbulkan permasalahan. Jadi pekerjaan yang sudah baik, harus dilengkapi dengan administrasi laporan pertanggungjawaban yang baik pula.
Baca Juga: Banjir Mengintai Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna Siapkan 1.200 Personel
"Di desa sekarang anggarannya besar, membuat kades susah tidur. Jangan sampai amanah ini menjadi musibah. Untuk itu, agar kades bisa tenang bekerja, saya akan maksimalkan fungsi APIP. Sehingga kades akan terhindar dari mal administrasi pelaporan pengelolaan keuangan desa," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Dadang juga berpesan kepada para kades menjelang liburan natal dan tahun baru (nataru) mendatang. Ia meminta agar pemerintah desa mengamankan wilayahnya masing-masing.
“Saya dapat informasi bahwa 24 Desember sampai 2 Januari nanti, PPKM akan diperketat. Maka saya instruksikan para kades untuk mengamankan daerah masing-masing. Kita juga tetap akan berlakukan ganjil genap, untuk meminimalisir pergerakan orang. Jangan sampai ada ledakan kasus di Kabupaten Bandung,” katanya.*** (rd dani r nugraha).
"Di desa sekarang anggarannya besar, membuat kades susah tidur. Jangan sampai amanah ini menjadi musibah. Untuk itu, agar kades bisa tenang bekerja, saya akan maksimalkan fungsi APIP. Sehingga kades akan terhindar dari mal administrasi pelaporan pengelolaan keuangan desa," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Dadang juga berpesan kepada para kades menjelang liburan natal dan tahun baru (nataru) mendatang. Ia meminta agar pemerintah desa mengamankan wilayahnya masing-masing.
“Saya dapat informasi bahwa 24 Desember sampai 2 Januari nanti, PPKM akan diperketat. Maka saya instruksikan para kades untuk mengamankan daerah masing-masing. Kita juga tetap akan berlakukan ganjil genap, untuk meminimalisir pergerakan orang. Jangan sampai ada ledakan kasus di Kabupaten Bandung,” katanya.*** (rd dani r nugraha).
Editor : inilahkoran
