Bey Machmudin Minta Disnakertrans Jabar Bergerak, Jangan Sampai Ulah Oknum Ormas Ganggu Investasi

Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin mengakui tidak sedikit industri yang mengeluh karena didatangi oknum organisasi masyarakat (Ormas) meminta pungutan.

Bey Machmudin Minta Disnakertrans Jabar Bergerak, Jangan Sampai Ulah Oknum Ormas Ganggu Investasi
Pemprov Jabar melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) akan bergerak, untuk menengahi, memberi ruang mediasi supaya jangan sampai masalah ini mengganggu realisasi investasi di Jabar. (dok)

INILAHKORAN, Bandung - Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin mengakui tidak sedikit industri yang mengeluh karena didatangi oknum organisasi masyarakat (Ormas) meminta pungutan.

Menyikapi hal ini, Pemprov Jabar melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) akan bergerak, untuk menengahi, memberi ruang mediasi supaya jangan sampai masalah ini mengganggu realisasi investasi di Jabar.

"Belum ada update. Keluhan ada. Mendatangi industri, mengganggu. Kami minta Disnakertrans untuk berbicara kepada ormas dan juga industri seperti apa. Intinya jangan sampai mengganggu investasi," ujar Bey di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa 11 Februari 2025.

Bila nantinya memang telah mengganggu kata dia, bukan tidak mungkin bisa masuk ke ranah hukum.

"Kita tertinggi, artinya investor masih percaya ke Jawa Barat. Jangan sampai karena hal seperti itu, meninggalkan Jawa Barat," ucapnya.

Bey menegaskan, akibat ulah oknum ormas jangan sampai membuat investor yang ada di Jabar, malah pindah ke daerah lain.

"Targetkan kami, jangankan pindah negara. Pindah provinsi pun kami tidak ikhlas. Kalau boleh, investasi di Jawa Barat, di Jawa Barat aja. Kami jaga betul supaya mereka (betah)," imbuhnya.

Dia pun mengimbau, untuk tidak sungkan melaporkan bila ditemukan adanya indikasi pungutan liar di industri. Dimana pelaporan kata dia, salah satunya dapat dilakukan di Disnakertrans Jabar.

Termasuk Pemprov Jabar juga akan melibatkan Satgas Saber Pungli, dalam menangani masalah pungli di kawasan industri.

"Pengaduan sudah ada, ke Disnakertrans. Sapawarga juga bisa pengaduan seperti itu," tandasnya.


Editor : Doni Ramdhani