Bey Machmudin Pastikan Alokasi Dana Hibah Tahun Ini Bakal Lebih Selektif

INILAHKORAN, Bandung - Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin memastikan, alokasi dana hibah tahun ini akan lebih selektif.

Bey Machmudin mengatakan, prinsip akuntabilitas harus dilakukan. Sehingga pemberian alokasi dana hibah tidak akan sembarangan, walaupun secara administrasi telah memenuhi syarat.

"Saya ingatkan, kegiatan yang berasal dari alokasi dana hibah itu harus diprioritaskan pada pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah harus akuntabel, efektif, sesuai tujuan dan tetap mempertimbangkan efisiensi," ujar Bey Machmudin saat membuka Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis 22 Februari 2024.

Menurutnya, urusan pengelolaan keuangan daerah ini yang sering menyebabkan keterlambatan dan harus ada kehati-hatian dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dia juga mengingatkan perilaku ASN agar terhindar dari perbuatan tercela dan korupsi, salah satunya terkait alokasi dana hibah.

"Hibah ini rawan sekali di politisasi dan selalu jadi obyek pemeriksa. Seperti Pemprov ada ribuan hibah, harus hati-hati sekali, tetap dijaga akuntabilitasnya, dijaga good corporate good governance," ucapnya.

Bey Machmudin menilai, penting mengingatkan soal akuntabilitas hibah dimana jumlah penerimanya yang begitu banyak. Meski secara administratif persyaratan hibah dipenuhi, menurutnya urusan pengawasan dana hibah di lapangan bukan hal mudah. 

"Teman-teman saya yakin juga tidak mungkin kalau mereka melakukan post audit, jadi kalau mereka melakukan pengecekan bisa kosong satu biro, ya mereka akan kosong selama satu tahun bisa ada di lapangan terus, jadi hati-hati," ucapnya.

Sejak awal, proses dana hibah menurutnya harus cermat dan selektif. Pemprov harus memastikan bahwa penerima hibah selain memenuhi syarat administratif juga menerapkan pertanggung jawaban yang benar. "Betul-betul harus selektif, jangan asal beri walaupun secara administratif sudah terpenuhi," imbuhnya.

Bey tidak ingin ASN yang mengurus hibah terkena masalah saat proses pemeriksaan oleh auditor. Menurutnya niat memberikan hibah sudah baik, namun jika disalahgunakan maka bisa merugikan Pemprov Jabar. "Di post auditnya ada kejadian yang tidak enak, minimal harus dicek ulang segala macam oleh auditor itu kan tidak enak," tutupnya. (yuliantono)