Bey Machmudin Sudah Tandai Anggaran yang Bakal Dipangkas Demi Efisiensi

INILAHKORAN, Bandung - Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin mengaku sudah menandai dengan kode 'bintang', pos anggaran yang akan dipangkas dalam rangka efisiensi pada APBD 2025.

Meski enggan merinci, pos anggaran mana saja yang akan dipangkas, utamanya di organisasi perangkat daerah (OPD), salah satunya kata Bey adalah perjalanan dinas.

"Sudah jelas, dasarnya Inpres (1/2025) itu dan nanti ada beberapa kami bintangi supaya tidak dicairkan. Contohnya? Perjalanan dinas," ujar Bey di Gedung Pakuan, Kota Bandung baru-baru ini.

Beberapa yang diplot ini lanjut dia, untuk memudahkan Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi untuk menggeser anggaran, guna memenuhi program kerjanya kelak.

"Saya memberi ruang kepada gubernur terpilih, supaya nanti ruangnya untuk geser-geser enak. Kan ini (efisiensi) tujuannya untuk masyarakat, supaya terpadu. Jadi dibintangi supaya terarah, terpadu sesuai dengan visi misi gubernur terpilih," ucapnya.

Sementara terkait dampak efisiensi bagi pertumbuhan ekonomi di Jabar, mengingat sejumlah sektor sangat mengandalkan belanja pemerintah.

Bey mengaku Pemprov Jabar akan mengupayakan sejumlah skema, khususnya bagi pelaku usaha yang mengandalkan pemasukan dari belanja pemerintah. Semisal perhotelan dan restoran, agar dapat melalui fase efisiensi ini dengan baik.

Terlebih lanjut Bey, sejumlah pengusaha hotel dan restoran memang mengeluhkan efisiensi ini.

"Emang ada keluhan bahwa begitu APBD atau APBN dipangkas, tentu kegiatan di hotel berkurang. Tapi kita bantu pariwisata bagaimana, bisa enggak kami menggenjot, meningkatkan dan juga untuk hal lain," kata dia.

Demikian pula UMKM, yang selama ini bergantung dengan belanja pemerintah untuk dicarikan solusinya supaya tetap bertahan.

"UMKM seperti apa, bantu pendampingan seperti apa. Bagaimana menarik wisatawan, melibatkan swasta seperti apa," imbuhnya.

Bey juga mengaku telah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membantu pelaku usaha atau UMKM, supaya tetap bertahan selama di masa efisiensi ini.

"Saya coba minta ke dinas-dinas, coba perhatikan barangkali ada UMKM karena drop perlu pendampingan, diversifikasi usaha seperti itu. Kalau memang ada misalnya restrukturisasi perbankan, perlu didampingi. Kita sama-sama kerja keras," tandasnya. 

Seperti diketahui, Pemprov bersama DPRD Jabar terus menggodok melakukan kajian melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), agar mampu menekan belanja yang bukan prioritas untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

Antaranya revitalisasi jalan, layanan kesehatan dan pendidikan. Targetnya, Rp4 triliun dapat dihemat dari APBD perubahan 2025, yang nantinya digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur vital bagi masyarakat tersebut.