Bima-Dedie Segera Rombak Dishub dan Satpol PP Bogor

INILAH, Bogor- Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor periode 2019-2024 Bima Arya Sugiarto - Dedie A Rachim segera merombak total Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dua dinas, itu dinilai perlu penyegaran.

Bima menuturkan, semua dinas yang ada dilingkungan Pemkot Bogor pasti memiliki catatan prestasi juga catatan masalah. Karena itu yang perlu penyegaran adalah dua dinas tersebut.

"Prioritas kami dalam penyegaran untuk evaluasi yaitu Satpol PP Kota Bogor dan Dishub Kota Bogor. Dua dinas akan dirombak total didalam tubuhnya dinas tersebut," ungkap Bima usasi Musrenbang RPJMD di Botani Square pada Senin (20/6/2019) siang.

Bima menjelaskan, selama kinerjanya pada Satpol PP dan Dishub Kota Bogor sudah ada catatan khusus. Jadi dalam waktu dekat kedua instansi ini harus ada penyegaran guna membuat Kota Bogor lebih baik dan program berjalan dengan cepat dan tepat.

"Detail catatan sudah kami kumpulkan, nanti akan dibeberkan. Intinya perombakan pejabat yang ada pada Satpol PP dan Dishub Kota Bogor untuk membuat Kota Bogor lebih baik," tambahnya.

Bima juga mengatakan, ada beberapa pekerjaan rumah yang belum dituntaskan, yang utama adalah transportasi. Itu yang akan dilakukan akselerasi.

"Saya akan mulai lagi dari titik nol. Kami evaluasi lagi. Kami sudah punya grand design nya, tapi kan tidak maksimal. Konversi angkot masih seperti ini programnya, rerouting masih seperti ini, PDJT bagaimana statusnya apakah BLUD atau bagaimana. Kepala dinasnya, Kabid nya dan semuanya. Jadi Pol PP dan Dishub lah yang sekarang sedang proses evaluasi untuk dirumuskan kebijakannya," tuturnya.

Bima menekankan, meski kembali ke titik nol, strategi di dua dinas masih tetap sama. Desainnya tetap sama, kebijakan sama. Strateginya kita buka lagi.

"Seperti transportasi saya ingin dengar konversi masih bisa jalan atau tidak. Rerouting masih bisa jalan atau enggak. Ini kan RPJMD masih di susun. Kan ini untuk 5 tahun kedepan. Jadi masih ada ruang satu atau dua bulan atau masih ada waktu. Kami target Agustus atau September akan diketok. Jadi sebelum dewan baru RPJMD ini akan di ketok," pungkasnya. (Rizki Mauludi)