BJB Setelah Irfan Meninggalkan Naripan
Ahmad Irfan meninggalkan Naripan dengan kepala tegak. Dia membuat Bank BJB kian moncer. Tantangan berat bagi siapapun yang melanjutkan kepemimpinannya.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bandung - Ahmad Irfan meninggalkan Naripan dengan kepala tegak. Dia membuat Bank BJB kian moncer. Tantangan berat bagi siapapun yang melanjutkan kepemimpinannya.
Laman change.org itu masih eksis. Beragam petisi muncul di sana. Salah satunya tentang Ahmad Irfan dan Bank Jabar Banten. Saat itu, muncul penolakan terhadap Irfan yang hendak didapuk menjadi Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB),
Petisi itu tak laku. Hingga ditutup setelah dimunculkan lima tahun lalu, penandatangannya cuma delapan orang.
Irfan memang petinggi kelas menengah di BJB saat itu. Hanya pimpinan divisi. Dia melambung jadi direktur utama. Itu yang diragukan pembuat petisi.
Faktanya, Irfan membuat BJB kian cemerlang, nyaris setara dengan Bien Subiantoro, pria yang dianggap pertama kali mencemerlangkan bank pelat merah Jawa Barat itu.
Kini, setelah empat tahun memimpin BJB, Irfan harus menyudahinya. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BJB memberhentikannya dengan hormat. Posisinya, sementara diambil Agus Mulyana, merangkap Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
Irfan, alumni Universitas Sriwijaya Palembang dan Universitas Padjadjaran itu mengaku bersyukur melepas posisinya saat kinerja Bank BJB berada dalam kondisi prima. "Selama empat tahun ini Bank BJB tumbuh dengan pesat.
"Alhamdulillah, saya melepas BJB dalam kondisi baik. Saya serahkan estafet kepemimpinan kepada direktur utama selanjutnya. Saya titip kepada semua stakeholder untuk melanjutkan kerja sama baik dengan BJB," kata dia.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, berbasa-basi saat RUPSLB memutuskan menurunkan Irfan. "Boleh mengikuti lagi fit and proper test untuk menjawab tantangan yang baru," katanya usai RUPSLB di Kota Bandung, Selasa (11/12).
Ia mengatakan pemberhentian tersebut dilakukan karena Pemprov Jabar selaku pemegang saham menilai Bank BJB memerlukan sosok baru untuk mewujudkan dua visi baru, yakni memaksimalkan kredit mikro dan menjadikan Bank BJB sebagai bank pembangunan.
"Selama ini kinerja Bank BJB sudah luar biasa. Namun kami, selaku pemegang saham menitipkan dua visi baru, yakni penguatan sebagai Bank Pembangunan Daerah atau BPD dan peningkatan porsi kredit mikro," katanya.
Menurut dia, selama ini Bank BJB sudah luar biasa bagus dalam penyaluran kredit konsumen. Namun pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat membutuhkan pinjaman dari Bank BJB untuk membangun infrastruktur seperti jembatan, pasar dan lain-lain.
"Selama ini memang porsi pernyaluran kredit BJB ke sektor ini kurang. Padahal, dulu sejarahnya Bank BJB itu kan BPD, Bank Pembangunan Daerah," kata Gubernur Emil.
Tantangan bagi BJB bukan sekadar mencari restu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapatkan direktur utama yang baru. Tantangan tak lebih beratnya adalah menyikapi keinginan Pemerintah Provinsi Banten melepas sahamnya di bank ini. Pelepasan ini karena Banten sudah memiliki bank daerah sendiri.
Saat ini, saham milik Pemprov Banten di BJB sebesar 5% atau setara Rp300 miliar. Emil meyebutkan Pemprov Jabar siap membeli saham tersebut. "Semua mau. Jadi, Pemprov Jabar harus berbagi. Kita tidak akan ambil semua," ujarnya.
Belum diketahui, apakah divestasi saham Pemprov Banten itu akan diikuti juga oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah tersebut. Jika itu yang terjadi, tak sedikit dana yang harus disiapkan Pemprov Jabar atau pemkab/pemkot di wilayah Tanah Pasundan.
Selain Pemprov Banten yang memiliki saham sebesar 5,37%, kabupaten dan kota di provinsi pecahan Jawa Barat itu juga punya total saham 7,76%. Jika semua dilepas dan ditarik ke Bank Banten, bank daerah baru itu diperkirakan bisa menarik dana segar Rp1,2 triliun.
Meski Pemprov Banten melepas sahamnya, pemegang saham BJB menolak usulan menanggalkan Banten dalam nama bank tersebut. Peserta RUPSLB juga menolak usulan Emil menggantikan namanya jadi Bank Jawa Barat sehingga tetap berakronim BJB.
"Tadi ada usulan yang tidak disepakati. Menghilangkan nama Banten karena pemerintah provinsi mengusulkan namanya hilang, tapi pemerintah kota/kabupaten tidak setuju. Jadi pas divoting kami tidak ikut voting sesama Banten. Kesimpulannya mereka tetap namanya pakai nama Bank Jawa Barat dan Banten sampai waktu yang mereka tentukan sendiri," katanya. (ing)
Editor : inilahkoran
