Bogor Rawan Bencana, Penanganan Diminta Mulai dari Hulu

Walaupun agak terlambat, Pemkab Bogor diminta belajar dari bencana alam yang kerap terjadi di Bumi Tegar Beriman, mitigasi bencana alam diminta dimulai dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Bogor Rawan Bencana, Penanganan Diminta Mulai dari Hulu
Walaupun agak terlambat, Pemkab Bogor diminta belajar dari bencana alam yang kerap terjadi di Bumi Tegar Beriman, mitigasi bencana alam diminta dimulai dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)./Reza Zurifwan
INILAHKORAN, Bogor-Walaupun agak terlambat, Pemkab Bogor diminta belajar dari bencana alam yang kerap terjadi di Bumi Tegar Beriman, mitigasi bencana alam diminta dimulai dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
"Kabupaten Bogor itu sudah divonis sebagai wilayah rawan bencana, mitigasi bencana harus dimulai dari hulu, kalau di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu adanya di DPMPTSP dan bukannya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)," kata pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi kepada wartawan, Senin, (24/10/2022).
Yusfitriadi menuturkan Pemkab Bogor harus ada atau memiliki blue print atau kerangka kerja terperinci dalam upaya mitigasi bencana alam, harus ada peta wilayah rawan bencana alam.
"Mitigasi bencana alam harus serius dan tegas, kalau ada bangunan melanggar aturan garis sepadan sungai, kajian analisa dampak lingkungan, gariis sepadan jalan, koofisien dasar bangunan hingga aturan rencana tata ruang wilayah maka harus ditindak tanpa pandang bulu. Kalau tidak serius dalam melakukan mitigasi bencana, maka jangan ada obsesi menjadi Bupati Bogor karena ini nasib rakyat atau nyawa orang," tutur Yusfitriadi.
Diwawancarai terpisah, Bupati Bogor Iwan Setiawan mengaku akan meningkatkan jumlah anggaran untuk mitigasi dan penanganan tanggap darurat bencana alam pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2023 mendatang.
Selain itu, pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Tahun 2022, dalam upaya mitigasi bencana alam. BPBD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) akan membentuk relawan desa tangguh bencana (Destana).
"Untuk mitigasi bencana alam dan penangganan daruratnya, kami menyiapkan dan meningkatkan anggarannya baik di APBD maupun APBDP. Relawan Destana, terus terang kita sangat butuhkan perannya karena mereka yang pertama kali menolong warga korban bencana,"  ujar Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan.
Kepala Satlak BPBD Kabupaten Bogor Yani Hassan menghimbau  masyarakat bisa memitigasi bencana alam di lingkungannya, kalau curah hujan tinggi dan durasinya lebib dari satu jam. Maka, di desa atau kelurahan yang rawan bencana alam, maka warganya harus bisa mengantisipasinya.
"Mitigasi bencana alam ada di beberapa SKPD teknis seperti BPBD, DPMPTSP, DPUPR, DPKPP, Dinas Perhubunga  hingga DLH. Selain itu, masyarakat diminta juga bisa  memitigasi bencana alam di wilayahnya, terutama dari bencana tanah longsor, banjir hingga pergeseran tanah," tukas Yani Hassan. (Reza Zurifwan)***


Editor : JakaPermana