Benahi Kemacetan Lalu Lintas, Kabupaten Bogor Libatkan Pemprov Jabar dan Pemerintah Pusat

INILAHKORAN, Bogor - Tujuh titik kemacetan lalu lintas di Kabupaten Bogor sudah ditinjau para pemegang kekuasaan. Rencananya, pembenahan itu bisa didanai APBD maupun APBN.

Anggota Tim Percepatan Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor Yayat Supriyatna mengatakan, dilibatkannya Pemprov Jabar dan pemerintah pusat untuk membenahi persoalaan kemacetan lalu lintas tersebut karena sejumlah titik berada di bawah kewenangan Pemprov Jabar dan pusat.

"Beberapa haru lalu bersama Sekda, Dibas Perhubungan, Satpol PP, PD Pasar Tohaga, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dam Pertanahan serta lainnya telah melakukan peninjauan ke empat dari tujuh titik kemacetan lalu lintas di Kabupaten Bogor. Yakni, Pasar Cibinong, Exit Tol Jagorawi Citeureup, Pasar Citeureup, dan Simpang Ciawi. Tujuannya, melakukan pemetaan permasalahan," ucap Yayat, Minggu 30 Januari 2022.

Baca Juga: DPRD Kabupaten Bogor: Kualitas Pendidikan Siswa Lebih Penting dari Pembangunan RKB

Dosen Universitas Trisakti itu menerangkan, dari empat titik kemacetan lalu lintas itu salah satu penyebab kemacetan lalu lintas ialah keberadaan pedagang kaki lima (PKL), mangkalnya bus, dan lain sebagainya.

"SKPD (satuan kerja perangkat daerah) atau instansi terkait akan membenahi atau menata secara perlahan para PKL, lalu kami usulkan untuk dibangun pangkalan, celukan, normalisasi jalan hingga pembangunan JPO (jembatan penyebrangan orang) hingga bisa mengurai kemacetan lalu lintas baik itu dalam jangka pendek maupun panjang," terangnya.

Yayat menuturkan, setelah melakukan pemetaan, SKPD teknis terkait akan melakukan rencana aksi, merencakan pembuatan detail engineering design (DED) dan berkordinasi dengan dinas atau lembaga dari Pemprov Jabar maupun pemerintah pusat.

Baca Juga: Dewan Soroti Masih Banyak Penjualan Minol di Atas 5 Persen di Kota Bogor

"Untuk simpang Ciawi dan Exil Tol Jagorawi di Citeureup, Pemkab Bogor akan berkordinasi dengan PT. Jasa Marga, Badan Pengeloal Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Dinas Perhubungan Jawa Barat demi mengadakan atau membangun pangkalan bus," tutur Yayat.

Selain di empat titik itu untuk wilayah Parung, Ciampea, dan Leuwiliang itu akan menjadi titik pembenahan propritas selanjutnya Pemkab Bogor. (Reza Zurifwan)