BPSDM Jabar Gelar Musrenbangkom, Matangkan Persiapan Genjot Pengembangan Kompetensi OPD
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kompetensi (Musrembangkom) bersama OPD dan kabupaten/kota.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kompetensi (Musrembangkom) bersama OPD dan kabupaten/kota.
Harapannya, usulan pelatihan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat kota dan kabupaten dapat terencana dengan matang, dalam menggenjot pengembangan kompetensi SDM di lingkup OPD.
Kepala BPSDM Jabar Hery Antasari mengatakan, bahwa Musrembangkom bukan sekadar forum pembahasan, melainkan langkah strategis dalam menentukan kebutuhan pelatihan bagi OPD.
Dimana kegiatan ini akan menjadi pondasi awal, dalam peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Pemprov Jabar serta kabupaten/kota.
“Musrembangkom ini bertujuan untuk meresmikan semua usulan yang telah dibahas sebelumnya di desk usulan, baik dari OPD maupun pemerintah kabupaten/kota, terkait penyelenggaraan pelatihan yang mereka butuhkan,” kata Hery Antasari di Kantor BPSDM Jabar, Kota Cimahi, Selasa 25 Februari 2025.
Dia menambahkan, bahwa pelatihan yang diselenggarakan akan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dalam APBD. Hanya saja dia mengaku, pihaknya telah memiliki skema supaya pelatihan yang dilaksanakan tidak memberatkan belanja daerah.
BPSDM Jabar berupaya mengoptimalkan inovasi, salah satunya dengan memanfaatkan Learning Management System (LMS) dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang tidak berbayar.
“Tahun ini ada 923 jenis pelatihan yang bisa diselenggarakan melalui LMS. Sementara kebutuhan pelatihan mencapai Rp50 miliar, sehingga kita perlu melakukan seleksi ketat terhadap prioritas pelatihan yang akan dilaksanakan,” ucapnya.
Dimana targetnya, 35.380 peserta dapat terlibat dalam pelatihan yang akan dilakukan. Antaranya sertifikasi kompetensi bagi JPT yang telah menduduki jabatan, tanpa mengikuti pelatihan struktural dan pelatihan fungsional secara gratis, untuk pejabat fungsional di daerah.
Hery juga menekankan bahwa akselerasi pengembangan kompetensi teknis menjadi prioritas utama, berbeda dengan fokus sebelumnya yang lebih banyak pada pelatihan manajerial.
“Pendekatan baru yang kita kedepankan adalah Corporate University (Corpu) Jabar dan Corpu Talent, yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Misalnya, pelatihan terkait critical thinking, manajemen strategis, kecerdasan buatan (AI) dalam birokrasi, dan berbagai kompetensi lainnya yang sangat dibutuhkan di setiap organisasi,” tandasnya.
Editor : JakaPermana
